Jumat, 13 Maret 2020

Literasi Jasa Keuangan Rendah, Pelanggaran Hak Konsumen Berisiko Meningkat

Meningkatkan literasi jasa keuangan pada masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah dan harus secara terus-menerus disosialisasikan.
Mochamad Januar Rizki
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Sagara, dalam Kuliah Umum “Peran OJK Meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen” di Padang, Jumat (13/3). Foto: OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan inklusi jasa keuangan masyarakat Indonesia mencapai 76 persen saat ini. Posisi tersebut menandakan sudah sebagian besar masyarakat menggunakan layanan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan lainnya. Sayangnya, tingginya angka inklusi tersebut belum diimbangi dengan literasi atau pemahaman mendalam masyarakat terhadap produk-produk jasa keuangan. Masih berdasarkan data OJK, tercatat baru sekitar 35 persen masyarakat memiliki literasi baik jasa keuangan.

 

Kondisi ini tentunya turut meningkatkan permasalahan hukum seperti pelanggaran konsumen jasa keuangan. Masyarakat tidak mengetahui risiko dan manfaat lengkap dari produk-produk jasa keuangan tersebut.

 

“Terjadi gap besar antara inklusi dan literasi. Tingkat literasi yang rendah ini artinya berisiko tinggi bagi masyarakat saat membeli produk jasa keuangan tapi tidak paham, risiko, biaya-biaya serta kewajiban apa saja yang ditanggung. Masyarakat cenderung hanya paham benefit dan manfaat apa dari produk tersebut,” jelas Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Sagara, dalam Kuliah Umum “Peran OJK Meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen” di Padang, Jumat (13/3).

 

Tirta menjelaskan rendahnya tingkat literasi ini tidak hanya terjadi di luar kota-kota kecil. Bahkan, kota besar seperti Jakarta masih terdapat masyarakat yang belum memahami risiko dan manfaat dari produk jasa keuangan yang digunakan. Dia mencontohkah masyarakat yang memiliki kendaraan otomatis berhak mendapatkan ganti rugi asuransi Jasa Raharja apabila terjadi kecelakaan.

 

“Sebenarnya, masyarakat sudah beli produk jasa keuangan tapi tapi tidak tahu misalnya Masyarakat belum paham tentang asuransi Jasa Raharja padahal setiap tahun masyarakat bayar (polis). Ini tidak hanya terjadi di daerah saja tapi DKI Jakarta pun masih belum tahu,” jelasnya.

 

Menurut Tirta, meningkatkan literasi jasa keuangan pada masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah dan harus secara terus-menerus disosialisasikan. Saat ini, sedang berkembang berbagai jasa keuangan jenis baru seperti financial technology dan yang dapat menjangkau masyarakat tanpa harus bertemu langsung. Selain itu, masih terdapat produk-produk jasa keuangan lain seperti perbankan, pasar modal, asuransi serta perusahaan pembiayaan.

 

Bentuk perlindungan konsumen pada jasa keuangan juga dilakukan secara kuratif atau penanganan pengaduan dan pengawasan market conduct. Pelaksanan fungsi edukasi keuangan yang efektif yang disertaidenganperluasan akses dan pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua