Jumat, 13 March 2020

Siapa Sesungguhnya Korban dalam Kasus “Slenderman”? Oleh: Bunga Siagian

Diharapkan setiap masyarakat tidak dengan mudah memberikan stigma pada anak yang berperilaku menyimpang karena pada dasarnya mereka juga adalah korban.
RED
Bunga Siagian. Foto: Istimewa

Kasus seorang remaja perempuan yang membunuh anak berusia 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta, cukup menarik perhatian khalayak akibat beberapa penemuan fenomenal yang terjadi. Menurut Kepolisian, N (15) mencekik dan menenggelamkan A (5) di bak kamar mandi rumahnya hingga tewas.

 

Keesokan harinya N menyerahkan dirinya ke kepolisian. Kepolisian menemukan beberapa sketsa yang diduga merupakan curahan hatinya yang ingin membunuh ayahnya.

 

Selain itu, ditemukan pula sketsa sosok fiksi Slenderman, pemburu anak berdarah dingin. Terkait kasus “Slenderman” ini, Kepolisian juga menyatakan bahwa N dikenakan pasal-pasal pembunuhan yang memungkinkan pemberian hukuman mati.

 

Apakah memang N layak dihukum, apalagi hukuman mati? Siapa sebenarnya korban dalam perkara semacam ini?

 

Anak Berperilaku Menyimpang adalah Korban

Pada dasarnya setiap anak berhak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, negara, pemerintah, masyarakat, orang tua memiliki tanggung jawab untuk perlindungan anak sehingga hak tersebut terpenuhi.

 

Dalam hal anak tidak bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya sehingga memiliki perilaku menyimpang, tentunya hal ini menjadi koreksi bagi pihak yang bertanggung jawab pada perkembangannya.

 

Studi mengatakan bahwa penyimpangan perilaku anak seringkali disebabkan oleh victimization (kondisi seseorang sebagai korban) yang telah terjadi sebelumnya di masa lalu. Studi yang dilakukan oleh beberapa ahli Victimolog pada Northeastern University dan University of New Hampshire menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara victimization dan perilaku menyimpang anak, yang mana semakin terlihat pada usia remaja sekitar 14 hingga 17 tahun.

 

Pada studi yang sama ditemukan pula bahwa korban perempuan yang sebelumnya beberapa kali menjadi korban kekerasan seksual baru menunjukkan perilaku menyimpang pada saat sudah lebih tua atau remaja.

 

Hasil riset di atas sejalan dengan yang dinyatakan oleh seorang victimolog anak, Finkelhor, dalam buku Child Victimization. Finkelhor dalam bukunya menemukan teori Developmental Impact yang menunjukkan adanya perbedaan dampak anak menjadi korban dalam proses perkembangannya.

 

Hal ini bergantung pada tahap perkembangan anak dan bagaimana anak menilai peristiwa tersebut sehingga berdampak pada bagaimana ia bertindak. Dalam hal anak menilai dengan benar dan diberi pemahaman melalui lingkungannya, termasuk keluarga dan pergaulannya, maka ia akan mampu mengatasi dan bertumbuh dengan sehat. Sebaliknya, apabila tidak didukung dengan lingkungan yang sehat, penyimpangan perilaku dapat terjadi.

 

Salah satu contoh kasus fenomenal adalah yang terjadi pada Elizabeth atau dikenal sebagai Beth Thomas di Amerika Serikat pada 1989. Dalam wawancara yang diunggah berjudul Child at Rage, terlihat Beth, anak yang masih berumur 6 tahun, tanpa perasaan bersalah menceritakan apa yang dilakukannya terhadap adiknya John yang masih bayi.

 

Ia memukul kepala, serta mencubit, meremas, dan menendang penis dan pantat adik yang masih bayi tersebut. Setelah diteliti oleh seorang psikolog klinis, Beth rupanya telah mengalami kekerasan fisik dan seksual secara parah pada saat usianya 1 tahun oleh ayah kandungnya.

 

Kekerasan tersebut menimbulkan trauma yang serius hingga dapat mengakibatkan ganggungan yang menunjukkan ketiadaan keterikatan emosional dengan orang lain, tidak menerima ataupun memberikan cinta, kepercayaan, maupun kepedulian dari dan kepada orang lain atau disebut dengan Reactive Attachment Disorder.

 

Penanganan pada Anak Berperilaku Menyimpang

Dalam menangani anak berperilaku menyimpang seperti N, yang menurut Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) merupakan anak berhadapan dengan hukum (“ABH”), perlu dijunjung prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

 

Pemerintah, dalam hal ini penegak hukum dan lembaga-lembaga yang mengambil peran untuk melindungi anak, wajib memastikan terpenuhi segala haknya, baik pendampingan dalam proses penegakan hukum maupun bantuan psikologis.

 

Selain itu, Badan Pemasyarakatan (“BAPAS”) yang berkewajiban untuk membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai pertimbangan hakim harus dengan sungguh-sungguh mempelajari kondisi N baik dari segi sosial, sosial-ekonomi, hingga psikologis.

 

Apabila memang ditemukan adanya masalah psikologis atau mental health disorder, BAPAS dapat menuangkannya pada laporan tersebut dan merekomendasikan hakim untuk melakukan rehabilitasi kepada N baik rehabilitasi medis, sosial hingga pada akhirnya N dapat sembuh dan reintegrasi kembali ke masyarakat.

 

Penegak hukum dan lembaga pemerintah tentunya perlu menyadari bahwa anak berperilaku menyimpang atau ABH merupakan korban struktural yang disebabkan lingkungannya yang kurang mendukung perkembangan anak secara sehat.

 

Oleh sebab itu, sedapat mungkin polisi, jaksa, maupun hakim tidak membiarkan anak berada pada lingkungan yang tidak sehat, misalnya penahanan di Lapas anak, dan memastikan putusannya dapat memberikan kesempatan pada untuk bertumbuh dengan sehat demi masa depan yang lebih baik.

 

Apabila memang pada akhirnya tidak ditemukan adanya kelainan jiwa pada anak, dan anak bertanggung jawab secara hukum, hukuman mati tetap tidak mungkin diberikan pada ABH. Hal ini disebabkan UU SPPA pada Pasal 81 membatasi pemberian hukuman penjara yaitu ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

 

Lebih lanjut, dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan apabila ancaman tindak pidana yang dilakukan merupakan pidana mati atau seumur hidup, sebagaimana tertuang dalam ancaman tindak pidana pembunuhan pada 338 KUHP dan pembunuhan berencana pada 340 KUHP, maka pada anak hanya dapat dijatuhkan paling lama 10 tahun.

 

Meskipun UU SPPA masih menggunakan penjara dalam pemberian hukuman pada anak dan menjadikan penjara sebagai upaya terakhir, demi menjunjung prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penjara bukanlah tempat terbaik dan efektif dalam memperbaiki perilaku anak.

 

Penjara hanya memberikan stigma yang semakin kuat kepada anak sebagai orang yang jahat dan layak melakukan hal yang jahat. Alih-alih memperbaiki perilakunya, anak dapat bertindak semakin menyimpang. Hal ini tidak menolong mereka untuk menjadi pribadi yang baik, berkembang dengan efektif, dan memperbaiki masa depannya.

 

Melalui peristiwa pada kasus “Slenderman” ini diharapkan setiap masyarakat tidak dengan mudah memberikan stigma pada anak yang berperilaku menyimpang karena pada dasarnya mereka juga adalah korban, yang dapat saja terjadi apabila anak tidak mendapatkan akses pertumbuhan yang baik.

 

Bisa saja pembaca dapat menjadi “Slenderman” yang sesungguhnya karena tidak bertanggung jawab dalam mendidik dan menumbuhkembangkan anak. Mari bertanggung jawab.

 

*)Bunga Siagian adalah Victimolog, Praktisi Hukum dan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya.

 

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam program Hukumonline University Solution.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua