Sabtu, 14 Maret 2020

Ini Rangkaian Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak Virus Corona

 

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo berpendapat bahwa kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait stimulus ekonomi sebagai dampak dari Virus Corona masih kurang tepat. Pasalnya, stimulus itu hanya diberikan untuk sektor industri manufaktur dan industri pengolahan. Ia menilai seharusnya semua sektor industri mendapatkan insentif pajak yang sama dengan membuat kategori untuk karyawan dan non karyawan.

 

Padahal, lanjutnya, banyak sektor industri yang sudah terdampak terlebih dahulu seperti sektor pariwisata, perhotelan, penerbangan, dan keagenan. “Masih kurang berdampak karena hanya sektor industri pengolahan dan manufaktur, belum masuk ke sektor lain. Kalau perdagangan berdampak langsung karena suplai barang dari China terhambat, ini tidak masuk dan rentan harus dilindungi. Iya, seluruh industri yang karyawan itu seluruh sektor kalau untuk yang non karyawan itu seperti informal bisa diberikan dalam bentuk cash transfer oleh negara.” kata Yustinus saat dihubungi oleh Hukumonline, Jumat (13/3).

 

Kebijakan ini memang memberikan dampak kepada penerimaan negara. Namun Yustinus mengingatkan bahwa negara harus memprioritaskan perlindungan kepada warga negara. Dengan memburuknya kondisi ekonomi negara akibat wabah ini, pemerintah dinilai harus menangguhkan beberapa kegiatan seperti pembangunan infrastruktur untuk menanggulangi wabah virus Corona.

 

“Kemarin saya mengusulkan semua sektor saja, tapi untuk dua bulan, nanti sampai dengan lebaran setelah itu ada perbaikan ‘kan tinggal direvisi. Risiko kehilangan penerimaan pasti tetapi kita harus mengorbankan, situasi begini bagaimana pemerintah memikirkan uang masuk ke kas negara tapi banyak orang terancam. Kalau ekonomi tidak jalan toh hanya dua bulan sampai lihat perkembangan,” pungkasnya.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua