Sabtu, 14 March 2020

Dampak Corona, Pemerintah Disarankan Lakukan Lockdown Kegiatan di Kerumunan

Beberapa acara terkait profesi hukum mengalami penundaan akibat kasus virus corona.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi: HGW

World Health Organization (WHO) telah mengumumkan wabah virus corona sebagai pandemi dan meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk mengumumkan status darurat nasional. Permintaan itu disampaikan WHO melalui surat resminya kepada Presiden tertanggal 10 Maret 2020. Namun, hingga kini Presiden Jokowi belum mengumumkan darurat nasional, namun memilih tindakan dengan mengeluarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

 

Faktanya, peningkatan jumlah kasus terus terjadi di Indonesia. Dari kasus pertama yang dikonfirmasi langsung oleh Presiden Jokowidodo sebanyak 2 orang pada 2 Maret lalu, data terakhir menunjukkan peningkatan menjadi 69 orang terinfeksi. Begitu mudahnya penularan virus ini berkembang, telah mengakibatkan banyak destinasi wisata ditutup, seperti Monas, Ancol, Ragunan dan lainnya. Bahkan diketahui beberapa universitas dan perkantoran mulai mengalihkan kegiatannya via online. Pemprov DKI bahkan menutup semua sekolah di DKI dalam dua pekan ke depan.

 

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk mengambil langkah lockdown. Pasalnya, sudah banyak kalangan termasuk ahli dan akademisi mengusulkan rencana ini. Seorang ahli virus di Universitas Indonesia, katanya, turut menegaskan pentingnya lockdown untuk memudahkan penanganan masalah pandemi ini.

 

Untuk dunia Pendidikan, katanya, Ia meyakini Mendikbud Nadiem Makarim sudah sangat paham sekali soal IT. Sehingga bisa siap mengupayakan berbagai metode belajar jarak jauh atau dengan pendekatan teknologi digital.

 

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta bahkan telah memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah di lingkungan ibu kota selama dua pekan, serta menunda pelaksanaan Ujian Nasional tingkat menengah atas (SMA/SMK) demi mengantisipasi penyebaran Covid-19.

 

Saleh Partaonan juga meminta pemerintah untuk melarang masyarakat melakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk keramaian. Sebab, keramaian dan kerumunan diyakini tidak aman bagi para peserta pertemuan yang hadir. Transmisi virus corona sangat potensial terjadi di situ.

 

“Virus corona kan sudah jelas bisa ditransmisikan dari manusia ke manusia. Artinya, dalam kerumunan itu, bisa saja ada orang yang terinfeksi. Kalau ada, itu sangat potensial bisa ditransmisikan ke orang lain,” jelasnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua