Fokus

Masalah Standar Layanan Bantuan Hukum dan Kompetensi Paralegal

Para pemangku kepentingan berharap ada standar layanan bantuan hukum dan kompetensi paralegal.
Oleh:
Muhammad Yasin
Bacaan 2 Menit

 

Kedua, standar layanan bantuan hukum litigasi. Berdasarkan salinan rancangan Pedoman Layanan Bantuan Hukum yang diperoleh hukumonline, tertera sejumlah standar layanan untuk perkara litigasi dan non-litigasi. Sekadar contoh, dalam pelayanan bantuan hukum litigasi, PBH berkewajiban memperkenalkan identitas orang yang mendampingi warga miskin; menyampaikan hak dan kewajiban warga, dan melibatkan warga miskin menyusun strategi setiap tahapan litigasi. Jika klien yang dibantu punya kebutuhan khusus, PBH wajib membantu sesuai kebutuhan klien. Pada intinya, Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum mengatur standar pada setiap tahapan, mulai pralitigasi, persidangan hingga setiap upaya hukum dan eksekusi.

 

Ketiga, standar layanan bantuan hukum non-litigasi. PBH juga wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam layanan non-litigasi. Pedoman yang sedang disusun mengatur standar untuk kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting (perancangan) dokumen hukum.     

 

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu, menjelaskan Ombudsman sudah pernah melakukan kajian terhadap monitoring dan evaluasi PBH dengan mengambil sejumlah sampel. Dari hasil kajian itulah Ombudsman menyarankan Kementerian Hukum dan HAM membuat standar operasi prosedur pelaksanaan bantuan hukum, termasuk proses pencairan dana bantuan hukum. BPHN juga diminta melakukan monitoring terhadap kualitas pemberian bantuan hukum.

 

Ombudsman mengusulkan sejumlah perbaikan ke depan, seperti kenaikan anggaran bantuan hukum, penyediaan anggaran untuk mengajukan uji materi peraturan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, dan penambahan anggaran untuk penanganan non-litigasi pendampingan korban. Selain dari Ombudsman, BPHN menerima masukan dari praktisi bantuan hukum dari sejumlah wilayah di Indonesia.

 

Masukan dari para pemangku kepentingan itulah yang kini sedang digodok untuk merampungkan rancangan kedua peraturan. Faktanya, banyak masukan baru yang disampaikan selama konsultasi publik. Salah satunya batasan kompetensi paralegal.

 

Kompetensi Paralegal

Apakah seorang paralegal harus sarjana? Apakah ada batasan usia minimal seorang paralegal? Apakah persyaratan minimal seorang paralegal ditetapkan saja oleh PBH sesuai kebutuhannya? Pertanyaan-pertanyaan senada muncul dalam konsultasi publik yang diselenggarakan BPHN. Pengacara LBH Bethel Indonesia, Raja Harefa, yang didapuk menjadi narasumber saat konsultasi publik di Surabaya mengemukakan pengalaman LBH Bethel Indonesia yang membuat syarat kompetensi yang ketat untuk paralegal. Sebagian besar paralegal yang membantu, kata dia, adalah sarjana; bahkan puluhan paralegal sudah bergelar magister.

 

Muncul juga usulan agar usia minimal paralegal adalah 25 tahun, batas yang dipandang untuk kematangan berpikir. Usia ini juga menjadi batas minimal seseorang jika ingin menjadi advokat. Namun penentuan batas usia 25 tahun ini dikritik karena faktanya ada kebutuhan paralegal berusia di bawah itu, terutama untuk mendampingi remaja yang mengalami masalah hukum seperti perkawinan dan narkotika. Paralegal usia sebaya cenderung lebih diterima komunitas warga yang akan dibantu.

Berita Terkait