Senin, 16 March 2020

Masalah Standar Layanan Bantuan Hukum dan Kompetensi Paralegal

 

(Baca juga: Syarat Batas Usia dan Magang Calon Advokat Dipersoalkan).

 

Dalam draf Permenkumham tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, usia minimal paralegal adalah 18 tahun. Syarat lain adalah warga negara Indonesia, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan memenuhi syarat lain yang ditentukan PBH dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan. Dalam Rancangan disebutkan bahwa rekognisi kompetensi adalah pengakuan dari BPHN terhadap kompetensi paralegal pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan paralegal.

 

Pada dasarnya, kompetensi paralegal sangat penting artinya agar bantuan yang diberikan kepada advokat pendamping warga miskin dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jika pendampingan dilakukan langsung paralegal, pendampingan juga memiliki kualitas yang baik. Seperti diketahui, dua pasal dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 yang mengatur paralegal telah dibatalkan Mahkamah Agung. Uji materi itu menyadarkan semakin pentingnya paralegal berkualitas.

 

(Baca juga: Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018).

 

Direktur Perkumpulan Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa Mojokerto, Hamidah, berpendapat ada empat standar ideal yang perlu dipenuhi paralegal. Pertama, mempunyai kemampuan bidang hukum. Kedua, memiliki pengalaman pendampingan di masyarakat. Ketiga, memiliki strategi dalam melakukan penguatan hak-hak hukum masyarakat. Keempat, berani menghadapi risiko dengan penuh tanggung jawab ketika melakukan pendampingan warga miskin.

 

Pelatihan

Untuk mendapatkan paralegal yang kompeten, kuncinya adalah pelatihan. Model pelatihan ini juga yang dianut penyusun Permenkumham. Jika sudah diterapkan kelak, aturan ini mewajibkan adanya pelatihan paralegal. Setiap orang yang ingin menjadi paralegal berhak mendapatkan pelatihan paralegal yang diselenggarakan PBH, perguruan tinggi, atau lembaga pemerintah. Lembaga ini kelak melaporkan penyelenggaraan pelatihan ke BPHN agar mendapatkan rekognisi kompetensi.

 

Johan Imanuel, salah seorang advokat yang mengajukan uji materi Permenkum No. 1 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung, berpendapat bahwa model pelatihan paralegal yang ideal adalah tetap mengakomodasi pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung No. 22P/HUM/2018. Sejatinya, paralegal memiliki empat kunci. Pertama, seorang legal assistance yang tugasnya membantu seorang advokat dalam pemberian, perbuatan atau saran-saran hukum kepada masyarakat dan langsung tanggung jawab kepada seorang advokat (legal). Kedua, memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum. Ketiga, telah mengikuti pendidikan keparalegalan. Keempat, dilakukan supervisi oleh advokat atau badan hukum lainnya.

 

Model pelatihan paralegal yang ideal, Johan melanjutkan, meliputi pelatihan administrasi atau inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum. Selain itu, ada pelatihan dalam penulisan hukum; pelatihan pembuatan dokumen hukum; pelatihan teknik advokasi; dan teknik pembuatan laporan perkara.

 

Ia berpendapat dalam pelatihan itu organisasi advokat harus diikutsertakan karena sesuai putusan Mahkamah Agung, paralegal adalah unsur pembantu advokat. “Organisasi advokat yang memiliki Pusat bantuan Hukum wajib menjadi salah satu narasumber dalam pelatihan paralegal,” jelasnya kepada hukumonline.

 

Menurut Johan, kompetensi paralegal yang paling dibutuhkan saat ini adalah teknik advokasi yang efektif mengingat fungsi paralegal sangat diperlukan dalam advokasi. Advokat membutuhkan data yang diperoleh paralegal selama advokasi. “Data yang diperoleh selama Advokasi bisa menjadi bahan pertimbangan perlu atau tidaknya langkah litigasi atau non litigasi dengan didampingi oleh advokat,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua