Selasa, 17 Maret 2020

Perlukah Medium Term Notes Diatur OJK? Oleh: Muhammad Alpian Ramli*)

​​​​​​​Seharusnya MTN diatur dan diawasi oleh OJK karena perlunya menyaring sebaik mungkin penerbit MTN beserta MTN yang diterbitkan.
RED
Muhammad Alpian Ramli. Foto: Istimewa

Surat utang jangka menengah atau yang lebih populer disebut Medium Term Notes (“MTN”) merupakan salah satu sumber pembiayaan yang banyak diminati perusahaan yang sedang membutuhkan pendanaan. Instrumen keuangan ini dapat dikatakan sebagai ‘jalan pintas’ bagi perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan dengan cepat dikarenakan proses penerbitannya yang relatif lebih sederhana dibandingkan proses penerbitan surat utang lainnya seperti obligasi.

 

Sebagai contoh, penerbitan MTN umumnya tidak diwajibkan untuk melaporkan atau melakukan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Namun akhirnya pada tanggal tanggal 29 November 2019, OJK membuat payung hukum terkait penerbitan MTN dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (“POJK 30/2019”).

 

Selain MTN, contoh bentuk atau nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum (“EBUS”) lainnya yang juga diatur dengan POJK 30/2019 ini adalah MTN syariah, long term notes, dan obligasi surat berharga perpetual. Namun pada kesempatan kali ini, tulisan ini secara khusus akan membahas penerbitan MTN berdasarkan POJK 30/2019.

 

Disebutkan di dalam bagian Penjelasan POJK 30/2019, latarbelakang peraturan ini dibuat adalah karena belum adanya payung hukum yang mengatur secara spesifik mengenai penerbitan EBUS yang dilakukan tanpa penawaran umum serta bertujuan untuk melindungi pemodal, konsumen, atau masyarakat. Memang tampaknya kepercayaan masyarakat terhadap pasar surat utang sempat terganggu dengan adanya beberapa kasus gagal bayar MTN.

 

Salah satu contoh kasus yang sempat ramai adalah gagal bayarnya MTN yang diterbitkan oleh suatu perusahaan pembiayaan. Kasus ini menjadi ramai lantaran MTN yang diterbitkan tetap saja mengalami gagal bayar walaupun sudah mendapatkan peringkat (rating) yang baik dari lembaga pemeringkat serta telah dilakukannya audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik ternama.

 

Beberapa ketentuan penting di dalam POJK 30/2019 yang akan mulai berlaku per 1 Juni 2020 ini sedikit banyak akan mengubah praktik prosedur penerbitan MTN yang selama ini dilakukan. Pertama, penerbitan MTN yang sebelumnya tidak diwajibkan untuk dilaporkan atau didaftarkan ke OJK, dengan adanya POJK 30/2019 maka dokumen penerbitan MTN wajib disampaikan ke OJK oleh penerbit MTN atau penata laksana penerbitan yang bertindak untuk dan atas nama penerbit. Dokumen penerbitan yang disampaikan ke OJK berisi paling tidak (i) surat pengantar atas penerbitan MTN dan (ii) memorandum informasi.

 

Kemudian, setelah dokumen penerbitan disampaikan ke OJK, penerbitan MTN wajib dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Setelah dilakukannya penerbitan MTN, laporan hasil penerbitan MTN tersebut wajib disampaikan pula kepada OJK paling lambat lima hari kerja dalam bentuk dan isi sesuai format yang telah ditentukan di dalam POJK 30/2019. Karena dilakukan tanpa penawaran umum, tidak ada pernyataan pendaftaran yang perlu disampaikan kepada OJK yang harus menjadi efektif layaknya penerbitan obligasi dengan penawaran umum. Selain itu, MTN hanya dapat dijual kepada pemodal profesional yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas efek tersebut.

 

Ketentuan-ketentuan penting lainnya yang wajib dipenuhi yaitu (i) kewajiban untuk menyimpan MTN dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang saat ini fungsinya dijalankan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), (ii) kewajiban  untuk melakukan pemeringkatan (rating) atau menyediakan penjaminan/penanggungan jika MTN diterbitkan oleh pihak selain emiten atau perusahaan publik, dan (iii) kewajiban untuk menggunakan penata laksana penerbitan yang memiliki izin kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dari OJK apabila penerbit MTN bukan merupakan emiten/perusahaan publik, kontrak investasi kolektif, atau pihak lain yang menerbitkan MTN hanya kepada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, yang selama ini tidak wajib untuk dilakukan.

 

Jika ketentuan-ketentuan di dalam POJK 30/2019 diperhatikan dengan seksama, peraturan tersebut memberikan perlakuan yang berbeda terhadap penerbit MTN yang merupakan emiten atau perusahaan publik dengan penerbit MTN yang bukan merupakan emiten atau perusahaan publik. Misalnya, jika penerbit MTN merupakan emiten atau perusahaan publik maka terhadap MTN yang diterbitkan tidak wajib dilakukan pemeringkatan (rating) serta tidak wajib menggunakan penata laksana penerbitan dan agen pemantau. Hal ini dinilai karena emiten dan perusahaan publik dianggap telah melakukan keterbukaan informasi dan akan selalu tunduk untuk melakukan keterbukaan informasi kepada OJK dan otoritas terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

 

Apabila dilihat dari implikasinya, POJK 30/2019 memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu mendorong aspek keterbukaan serta Good Corporate Governance penerbit MTN. Sebagai contoh, memorandum informasi yang wajib disampaikan ke OJK sebelum penerbitan MTN harus memuat, misalnya, informasi mengenai penerbit, informasi mengenai sponsor dalam hal penerbit merupakan badan hukum baru yang dibentuk preusahaan sponsor, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan MTN, analisis dan pembahasan oleh manajemen, faktor risiko, dan pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN.

 

Kemudian, aspek keterbukaan informasi juga didorong dengan adanya kewajiban agen pemantau untuk menyampaikan laporan kepada OJK dalam hal terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh penerbit MTN atau terjadinya keadaan yang dapat membahayakan kepentingan pemegang MTN. Kelebihan selanjutnya yaitu peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemodal, konsumen, atau masyarakat.

 

Di sisi lain, POJK 30/2019 juga memiliki kekurangan. Peraturan tersebut menambahkan beberapa kewajiban atau tahapan baru yang harus dilakukan oleh penerbit MTN sehingga akan menambah biaya, waktu, dan proses yang lebih kompleks dari sebelumnya. Contoh kewajiban atau tahapan tersebut sebagaimana telah dibahas sebelumnya yaitu menyampaikan dokumen penerbitan ke OJK, melakukan pemeringkatan (rating), dan menggunakan penata laksana penerbitan yang memiliki izin kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dari OJK.

 

Dengan adanya kewajiban  atau proses yang lebih kompleks dari sebelumnya, proses penerbitan MTN menjadi tidak jauh berbeda dengan proses penerbitan obligasi sehingga berpotensi membuat calon penerbit MTN kesulitan dalam membedakan proses penerbitan MTN dengan proses penerbitan obligasi. Selain itu, jika proses penerbitan MTN tidak jauh berbeda dengan proses penerbitan obligasi, perusahaan cenderung lebih memilih obligasi karena bisa mendapatkan periode jatuh tempo yang lebih lama sehingga pada akhirnya MTN menjadi kurang diminati.

 

Sejak POJK 30/2019 diterbitkan, dampaknya sudah mulai terlihat. Jumlah penerbitan MTN di tahun 2020 hingga tulisan ini dibuat baru berjumlah 7 (tujuh) MTN dengan nilai total Rp 1,20 triliun yang mana lebih kecil jika dibandingkan dengan penerbitan MTN hanya pada bulan Januari 2019 saja yang mencapai Rp 1,90 triliun (sumber).

 

Akhir kata, Penulis berpendapat memang sudah seharusnya MTN diatur dan diawasi oleh OJK karena perlunya menyaring sebaik mungkin penerbit MTN beserta MTN yang diterbitkan. Semakin banyak ‘saringan’ yang diaplikasikan, semakin terminimalisir risiko MTN untuk gagal bayar. Akan tetapi hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai ‘saringan’ tersebut membuat proses penerbitan MTN menjadi lebih kompleks sehingga mengurangi daya tarik MTN. POJK 30/2019 sudah tepat mengatur prosedur penerbitan MTN, namun alangkah baiknya juga apabila dibarengi dengan memperkuat faktor lainnya yang dapat memengaruhi risiko gagal bayar MTN seperti pengawasan terhadap lembaga dan profesi penunjang terkait.

 

*)Muhammad Alpian Ramli berprofesi sebagai konsultan hukum di Jakarta. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi Penulis dan tidak mewakili lembaga manapun.

 

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua