Rabu, 18 Maret 2020

Kejadian Covid-19 Momentum untuk Tingkatkan e-Court

Ada implikasi hukum jika sidang terus ditunda.
Aji Prasetyo
Setelah sempat ditunda satu hari, sidang praperadilan Novel Baswedan terkait penggeledahan dan penyitaan kembali digelar di PN Jakarta Selatan, Selasa (9/6). Dalam persidangan, tim kuasa hukum Novel Baswedan menyatakan mencabut permohonan yang mereka ajukan.

Rapat Pimpinan Mahkamah Agung pada 16 Maret 2020 telah menyikapi imbas penyebaran virus corona (Covid-19). Hasilnya dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Surat Edaran itu ditujukan kepada aparatur pengadilan.

Berkaitan dengan persidangan, ada empat poin yang disampaikan. Pertama, sidang perkara pidana, pidana militer, dan jinayat, tetap dilangsungkan sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Kedua, penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim perkara bersangkutan. Ketiga, majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung (social distance). Keempat, persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, pencari keadilan disarankan untuk memanfaatkan e-litigasi.

Kejadian luar biasa seperti penyebaran Covid-19 seharusnya menjadi momentum untuk mendorong atau meningkatkan pelaksanaan e-court bagi para pencari keadilan dan kuasa hukumnya. E-court dapat mengurangi interaksi di ruang sidang sehingga secara tidak langsung mengurangi kontak antar manusia sekaligus meminimalisasi potensi penyebaran virus.

(Baca juga: Ketentuan Penetapan Bencana Nasional Menurut Undang-Undang).

Namun, seperti tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris MA tersebut, pengadilan masih menyelenggarakan persidangan terutama perkara pidana di Peradilan Umum, pidana militer di Peradilan Militer, dan kasus jinayah di Aceh. Ini berkaitan dengan implikasi hukum jika sidang terus ditunda. Misalnya, ada kemungkinan masa tahanan terdakwa habis jika sidang ditunda.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yanto mengatakan pihaknya masih melakukan pelayanan seperti biasa kepada para pencari keadilan. Proses persidangan pun berjalan semestinya, tidak ada perubahan signifikan di tengah ramainya penyebaran virus Corona Covid-19.

Yanto bukan tidak menyadari adanya bahaya penyebaran virus tersebut, namun ada sejumlah hambatan yang menyebabkan pihaknya kesulitan untuk menerapkan penundaan sidang. Apalagi dalam Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tertulis Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Hambatan lain juga berkaitan dengan masa penahanan. “Kalau masa penahanan terdakwa tindak pidana sebentar lagi berakhir kan gimana,” ujarnya saat berbincang dengan hukumonline melalui sambungan telepon.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua