Rabu, 18 March 2020

3 Ketentuan Ini Dapat Berubah Jika RUU Cipta Kerja Berlaku

Banyak bagian Omnibus Law yang dinilai melemahkan kedudukan buruh di hadapan pengusaha, mulai dari ketentuan pesangon hingga perjanjian kerja yang sangat lentur.
CT-CAT

Demi mempermudah masuknya investasi di Indonesia, pemerintah sedang berupaya menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu langkahnya, yakni dengan merumuskan RUU Cipta Kerja—atau yang lebih kita kenal dengan Omnibus Law.

 

Pada pertengahan Februari silam, draft undang-undang ini pun telah resmi diserahkan pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama. Adapun di antara 11 klaster materi muatannya, aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu isu krusial dan paling disorot.

 

Banyak bagian yang dinilai melemahkan kedudukan buruh di hadapan pengusaha, mulai dari ketentuan pesangon hingga perjanjian kerja yang sangat lentur. Bagi Anda pekerja maupun calon pekerja, ketahui tiga ketentuan terkait ketenagakerjaan yang mungkin diubah oleh RUU Cipta Kerja!

 

 

1. Tak Ada Batasan Lagi untuk Pekerja Kontrak

Di dalam RUU Cipta Kerja, tidak ada lagi batas waktu maksimum bagi perjanjian kerja waktu tertentu yang sering kali mengikat para pekerja kontrak. Jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan akan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

 

Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu memiliki durasi maksimal dua tahun, dan setelahnya hanya dapat diperpanjang satu tahun.

 

2. PHK Mudah, Pesangon Hilang?

Dalam UU Ketenagakerjaan, ketentuan mengenai PHK diatur pada beberapa pasal yang berbeda, untuk alasan yang berbeda-beda pula. Setiap alasan PHK memiliki konsekuensi nilai pesangon dan penghargaan masa kerja yang berbeda.

 

Namun, RUU Cipta Kerja tampak menyatukan seluruh alasan pemutusan hubungan kerja tersebut ke dalam satu pasal. Nilai pesangon dan penghargaan masa kerja pun diseragamkan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua