Rabu, 18 March 2020

Kedudukan Sepeda Listrik dalam Hukum Positif di Indonesia Oleh: Bingah Amarwata Sujana*)

​​​​​​​Sepeda listrik yang dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor merupakan solusi sementara agar tetap terciptanya kepastian hukum bagi para pengguna sepeda listrik.
RED
Bingah Amarwata Sujana. Foto: Istimewa

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kendaraan dibagi menjadi tiga, yaitu kendaraan bermotor, kendaraan bermotor listrik berbasis listrik, dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).

 

Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (selanjutnya disingkat KBL berbasis baterai) merupakan kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan).

 

Kendaraan tidak bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan ( Pasal 1 angka 9 UU LLAJ; Pasal 1 angka 3 PP Kendaraan). Pembagian kendaraan menjadi tiga jenis ini dilakukan untuk mempermudah dua hal, yaitu untuk memudahkan identifikasi kendaraan, dan untuk memudahkan pengelompokkan hak dan kewajiban hukum bagi masing-masing jenis kendaraan.

 

Seiring perkembangan teknologi, baik kendaraan tidak bermotor maupun kendaraan bermotor terus berkembang dan pembaharuan. Sebagai contoh, pada kendaraan bermotor, sepeda motor dan mobil yang pada mulanya menggunakan bensin untuk bahan pembakaran kini tersedia pula pilihan yang menggunakan energi listrik sebagai sumber penggerak. Pada kendaraan tidak bermotor, sepeda yang awalnya murni bergantung pada tenaga manusia sebagai penggerak, kini tersedia pilihan sepeda listrik (electric bike/e-bike) yang menggabungkan energi listrik dan tenaga manusia sebagai penggerak.

 

Salah satu inovasi dalam moda transportasi, yaitu sepeda listrik, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan sepeda biasa. Bentuk dan ukuran sepeda listrik masih mengadopsi sepeda pada umumnya, pun sepeda listrik masih menggunakan pedal serta tenaga manusia sebagai penggerak utama. Namun terdapat tiga karakteristik yang membedakan sepeda listrik dengan sepeda pada umumnya ( Derek Chisholm dan Justin Healy, ‘Middle modalism: The proliferation of e-bikes and implication for planning and urban design,’ dalam Rachel Berney (ed.), Bicycle Urbanism: Reimagining Bicycle Friendly Cities, New York: Routledge, 2018, hlm. 97).

 

Pertama, sepeda listrik dilengkapi baterai yang dapat diisi ulang dengan daya 250-1000 watt dan motor listrik. Kedua, baterai listrik dan motor listrik tersebut dapat digunakan sebagai tenaga pembantu dalam mengayuh (electric pedal-assist) dan/atau sebagai penggerak utama (throttle) untuk sementara waktu. Ketiga, kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh sepeda listrik adalah 25 km/jam, dan untuk beberapa jenis dapat mencapai kecepatan puncak 80 km/jam.

 

Mobil listrik dan sepeda motor listrik dapat digolongkan sebagai KBL berbasis baterai. Namun, bagaimana kedudukan sepeda listrik dalam hukum positif di Indonesia? Apakah termasuk kendaraan tidak bermotor atau KBL berbasis baterai? Apakah sepeda listrik yang dilengkapi baterai dan motor listrik masih dapat digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor?

 

Jika kita hubungkan pengertian KBL berbasis baterai dan kendaraan tidak bermotor dengan karakteristik sepeda listrik, maka dapat kita temukan dua permasalahan hukum. Pertama, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur tentang kendaraan yang menggabungkan mesin dan energi manusia sebagai penggerak. Kedua, belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang sepeda listrik.

 

Dalam proses perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Akan tetapi, wacana pengaturan sepeda listrik dalam revisi undang-undang ini belum muncul dan dikesampingkan oleh berbagai isu-isu seperti soal angkutan kendaraan daring/online, kendaraan bermotor roda dua sebagai sarana angkutan, dan soal lembaga yang menerbitkan surat kendaraan bermotor. Dengan, demikian, (mungkin) kita tidak dapat berharap akan adanya aturan tentang sepeda listrik dalam waktu mendatang.

 

Dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang sepeda listrik, hal ini mengakibatkan tidak adanya ‘rambu-rambu’ yang jelas bagi pengguna sepeda listrik, pengusaha, dan penegak hukum. Apakah sepeda listrik akan digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor atau KBL berbasis baterai?

 

Salah satu akibat dari ketidakpastian hukum akan kedudukan sepeda listrik di Indonesia di antaranya adalah timbulnya perbedaan pemahaman antara Polda Metro Jaya dengan Migo (Migo Holdings Limited), perusahaan penyewa sepeda listrik berbasis aplikasi (e-bike sharing).

 

Dari pihak Polda Metro Jaya berpendapat bahwa sepeda listrik yang disewakan oleh Migo tidak dapat digolongkan sebagai sepeda. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya pun akan melaksanakan razia terhadap sepeda listrik Migo yang beroperasi di jalan raya. Pihak Migo berpendapat bahwa sepeda listrik yang mereka sewakan masih dapat digolongkan sebagai sepeda, karena meskipun sepeda listrik Migo dapat digas, akan tetapi masih terdapat pedal untuk mengayuh. Solusi sementara dari perselisihan ini adalah pembatasan umur pengguna Migo, 1 sepeda listrik hanya dapat dikendarai oleh 1 orang, penyewa sepeda listrik Migo harus menggunakan helm, dan sepeda listrik Migo tidak dapat dikendarai di jalan-jalan protokol.

 

Permasalahan yang timbul antara Polda Metro Jaya tentu menjadi perhatian bagi para produsen sepeda listrik di Indonesia. Apakah untuk sementara waktu ini, sepeda listrik hanya dapat beroperasi dan dikendarai secara aman apabila dikendarakan secara pribadi dan tidak terintegrasi dengan jasa penyewaan berbasis aplikasi?

 

Menimbang pengendara sepeda listrik, produsen sepeda listrik, dan penegak hukum membutuhkan kepastian hukum, penulis bermaksud memberikan opini hukum akan kedudukan sepeda listrik. Tulisan ini akan dibatasi dengan hanya membahas dua hal. Pertama, solusi dari penulis akan ketidakpastian hukum kedudukan sepeda listrik. Kedua, penjabaran hak dan kewajiban hukum bagi sepeda listrik yang didasarkan pada analisis pertama. 

 

Kedudukan Sepeda Listrik dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Secara umum, terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU 22/2009), Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (selanjutnya disingkat PP 55/2012), dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (selanjutnya disingkat Perpres 55/2019).

 

Untuk mengetahui kedudukan sepeda listrik, perlu kita pahami definisi dan penjabaran kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, dan KBL berbasis baterai dari ketiga perundang-undangan sebelumnya.

 

Kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ( Pasal 1 angka 8 UU 22/2009 dan Pasal 1 angka 2 PP 55/2012). Kendaraan bermotor terdiri atas sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus (Pasal 47 ayat (2) UU 22/2009 dan Pasal 3 ayat (1) PP 55/2012). Yang termasuk dalam kendaraan khusus diantaranya adalah kendaraan yang memiliki fungsi militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, serta mobilitas penyandang cacat (Pasal 5 ayat (6) PP 55/2012). 

 

Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan (Pasal 1 angka 9 UU 22/2009 dan Pasal 1 angka 3 PP 55/2012). Kendaraan tidak bermotor hanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan (Pasal 47 ayat (4) UU No. 22/2009 dan Pasal 4 PP 55/2012). Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang terdiri atas sepeda, becak, dan kereta dorong. Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan terdiri atas kereta, delman, dan cikar (Pasal 114 PP 55/2012).

 

KBL berbasis baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun di dari luar (Pasal 1 angka 3 Perpres 55/2019). KBL berbasis baterai dikelompokkan menjadi dua, yaitu, KBL berbasis baterai beroda dua dan/atau roda tiga serta KBL berbasis baterai beroda empat atau lebih (Pasal 2 ayat (1) Perpres 55/2019). Pengelompokkan KBL berbasis baterai pada bagian sebelumnya mengacu pada jenis dan fungsi kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan (Pasal 2 ayat (2) Perpres 55/2019).

 

Berdasarkan pengertian dan penjabaran kendaraan bermotor, KBL berbasis baterai, dan kendaraan tidak bermotor, penulis berpendapat bahwa demi kepastian hukum sepeda listrik harus digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor. Meski sepeda listrik menurut penulis dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor, namun penulis tetap memberika catatan akan hal tersebut.

 

Argumen yang membuat penulis berpendapat bahwa sepeda listrik merupakan kendaraan tidak bermotor adalah walaupun sepeda listrik memiliki mesin dan baterai yang dapat diisi ulang, serta memiliki teknologi electric pedal assist dan dapat digas (throttle), akan tetapi fitur-fitur ini hanya berlaku untuk sementara dan hanya menjadi pendukung dari tenaga kayuh manusia sebagai penggerak utama. Apabila semua fitur dan teknologi ini tidak berfungsi, sepeda listrik masih dapat digunakan sebagai alat transportasi.

 

Jika kita perhatikan secara seksama, terdapat perbedaan penting yang membedakan kendaraan bermotor dan KBL berbasis baterai dengan kendaraan tidak bermotor, yaitu faktor sumber tenaga penggerak utama, apakah manusia atau mesin. Semua kendaraan yang menggunakan mesin-bahan bakar minyak atau motor listrik-baterai sebagai penggerak utama harus digolongkan sebagai kendaraan bermotor atau KBL berbasis baterai. Semua kendaraan yang menggunakan tenaga manusia (atau hewan) sebagai penggerak utama, digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor.

 

Catatan penulis akan sepeda listrik yang dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor adalah pengelompokkan ini hanya solusi sementara agar tetap terciptanya kepastian hukum bagi para pengguna sepeda listrik. Menurut penulis, sepeda listrik memerlukan pengaturan lebih lanjut dan tidak bisa secara terus menerus disamakan dengan sepeda dan dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor. Perihal kemungkinan poin-poin apa saja yang perlu diatur dari sepeda listrik dan instrumen hukum apa yang dapat menjadi wadah pengaturan tersebut, akan dibahas pada tulisan yang berbeda.

 

Hak dan Kewajiban Hukum Pengguna Sepeda Listrik

Sebagaimana telah dianalisis pada bagian sebelumnya, sepeda listrik, sebagai solusi sementara, digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor. Dengan demikian, hak dan kewajiban hukum bagi pengguna sepeda listrik tunduk pada ketentuan hak dan kewajiban hukum kendaraan tidak bermotor. Berikut hak dan kewajiban hukum yang melekat pada sepeda listrik.

 

Pengguna sepeda listrik berhak akan beberapa hal seperti, mendapat kemudahan berlalu lintas dari pemerintah (Pasal 62 ayat (1) UU 22/2009); berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas (Pasal 62 ayat (2) UU 22/2009); serta tidak ada batasan minimal usia bagi pengguna sepeda listrik (A contrario Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU 22/2009).

 

Beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh para pengguna sepeda listrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu ketentuan yang dilengkapi dengan sanksi apabila tidak dipatuhi dan ketentuan yang bersifat anjuran dikarenakan tidak disertakan sanksi jika ketentuan tersebut tidak ditaati. Ketentuan yang disertai sanksi, diantaranya adalah membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan(Pasal 122 ayat (1) huruf a UU 22/2009); menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur khusus sepeda (Pasal 122 ayat (1) huruf c UU 22/2009); tidak mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan (Pasal 122 ayat (1) huruf b UU 22/2009); menggunakan trotoar sebagai jalur sepeda listrik (Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan).

 

Khusus untuk tiga ketentuan pertama (Pasal 122 ayat (1) huruf a-c UU 22/2009), apabila tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 15 hari atau  denda paling banyak Rp 100.000 (Pasal 299 UU 22/2009). Bagi pengguna sepeda listrik yang menggunakan trotoar sebagai jalur, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 275 ayat (1) UU 22/2009).

 

Ketentuan yang bersifat anjuran di antaranya adalah dilarang membawa penumpang kecuali jika sepeda listrik telah dilengkapi dengan tempat penumpang (Pasal 122 ayat (2) UU 22/2009); bagi pengguna sepeda listrik tuna rungu, harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya; ketentuan ukuran yang membatasi lebar maksimum sepeda 550 milimeter dan panjang maksimum sepeda 2.100 milimeter (Pasal 123 UU 22/2009); sepeda dilengkapi spakbor yang mampu mengurangi percikan air ke arah belakang dan memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban (Pasal 115 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PP 55/2012); sepeda dilengkapi rem yang berfungsi dengan baik dan terpasang pada roda penggerak sepeda (Pasal 115 ayat (2) huruf b dan ayat (4) serta ayat (5) PP 55/2012); menggunakan helm; memasang lampu di jok dan stang, serta menggunakan bahan pemantul cahaya/reflector, terutama apabila menggunakan sepeda listrik di malam hari.

 

*)Bingah Amarwata Sujana merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Angkatan 2013.

 

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua