Kamis, 19 Maret 2020

Hindari Konten Hoaks, Situs Resmi Covid-19 Diluncurkan

Situs ini menekankan pesan utama yaitu lindungi diri dan lindungi sesama.
M. Agus Yozami
Ilustrasi waspada virus corona di transportasi umum. BAS

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) meluncurkan situs www.covid19.go.id sebagai sumber informasi resmi penanggulangan virus corona yang kini menjadi pandemi global. Pemerintah berharap informasi mengenai penanganan Covid-19 bisa merujuk pada satu sumber mengenai virus corona dan bagaimana mengendalikannya.  

 

Dikutip dari laman Kemenkominfo, situs covid19.go.id dikembangkan oleh tim komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat untuk penanggulangan Covid-19. Tim terdiri atas berbagai unsur, mulai pemerintah, UNICEF, WHO, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, saat ini banyak informasi tidak akurat yang beredar di masyarakat,

 

“Kami menyadari, masyarakat butuh akses pada informasi akurat, cepat dan terpercaya. Untuk itulah mengapa situs www.covid19.go.id ini dibuat agar bisa menjadi sumber informasi resmi satu pintu,” kata Doni Monardo di Jakarta, Rabu (18/3).

 

Menurut Doni, selain sebagai sumber rujukan informasi, situs ini pun menekankan pesan utama yaitu lindungi diri dan lindungi sesama, "Pesan utama Lindungi Diri, Lindungi Sesama di situs ini menjadi pengingat kita, agar seluruh rakyat Indonesia bersatu, bekerja sama, gotong royong menghadapi COVID-19,” kata Doni. 

 

Kepala BNPB ini juga menegaskan upaya menghadapi Covid-19 hanya bisa dilakukan jika semua bekerjasama dan disiplin mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. “Di antaranya menjaga jarak aman dengan bekerja, beribadah, belajar dari rumah serta selalu melakukan praktik kebersihan dasar khususnya cuci tangan menggunakan sabun,” ujarnya.  

 

(Baca: Jerat Pidana Bagi Penyebar Berita Hoaks Virus Corona)

 

Situs www.covid19.go.id memuat pesan tentang tiga langkah penting untuk dilakukan masyarakat yaitu cara mengurangi risiko penularan, cari informasi yang benar dan apa yang perlu dilakukan bila sakit.

 

"Data statistik mengenai jumlah kasus positif Covid-19 diperbarui secara real-time dan diharapkan menjadi acuan untuk berbagai pihak, terutama rekan-rekan media dalam pemberitaan mereka," terangnya.

 

Ada pula Hoaks Buster yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah sebuah informasi tentang Covid-19 merupakan berita benar atau hoaks. Materi edukasi berisi mengenai berbagai materi edukasi publik.

 

“Kami berkomitmen memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pengetahuan dan perilaku yang benar adalah elemen penting untuk melawan penyebaran penyakit ini,” katanya.

 

Konten Hoaks

Hingga Selasa (17/3), hasil identifikasi Tim Ais Kementerian Komunikasi dan Informatika, menemukan total sebanyak 242 kontenhoaks dan disinformasi yang berkaitan dengan Virus Corona (Covid-19). Seluruh konten itu tersebar di platform media sosial maupun website dan platform pesan instan. 

 

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan akan terus melakukan identifikasi dan menangkal setiap informasi yang tidak benar atau hoaks yang beredar di dalam negeri. “Dari hasil tersebut ditindak lanjuti dengan memberikan informasi yang benar sesuai dengan fakta di lapangan,” jelasnya dalam Konferensi Pers Dukungan Sektor Kominfo untuk Penanganan Covid-19 di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Senin (16/3).

 

Menurut Johnny, Kementerian Kominfo akan selalu melakukan konfirmasi kebenaran isu menjadi perhatian masyarakat di medsos. "Tujuannya, melindungi segenap bangsa dan masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar terkait dengan Covid-19. Ini bahaya, apabila masyarakat mengkuti informasi yang tidak benar itu," tandasnya.

 

Menteri Kominfo menilai tindakan penyebaran isu yang tidak benar, di tengah penyebaran Covid-19 saat ini tidak baik. Karena berpotensi membuat berbagai lapisan masyarakat panik dan takut dalam menghadapi bencana non alam ini. "Hal ini merugikan bangsa dan negara. Dan pelaku juga tidak menjawab panggilan Ibu Pertiwi yang membutuhkan pertolongan," tandasnya.

 

Penindakan

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan dalam mengatasi informasi hoaks Covid-19 yang beredar di medsos ditindak lanjuti bersama dengan pemilik platform. "Tugas dan fungsi Kominfo sesuai dengan kebijakan yang berlaku tidak bisa melakukan penutupan akun yang terbukti menyebarkan hoaks," jelasnya.

 

Pihaknya, akan memberikan rekomendasi akun-akun mana yang terindikasi melakukan penyebaran hoaks sesuai dengan aduan masyarakat dan patroli di medsos. "Kami memberikan rekomendasi kepada pemilik platform dan pihak penegak hukum, kemudian mereka yang menutup akun tersebut," kata Dirjen Semuel.

 

Berkaitan dengan konten hoaks yang menimbulkan keresahan pada publik, maka akan ditindak lanjuti penegak hukum yakni Kepolisian. Bila ada unsur delik pidana yang telah dilanggar oleh pemilik akun yang menyebarkan informasi yang tidak benar tersebut. "Bila sifatnya masif dan menimbulkan keresahan publik maka akan ditindak lanjuti oleh Kepolisian," tutur Dirjen Aptika. 

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua