Jumat, 20 Maret 2020

4 Aturan Menteri Soal Usaha Perikanan Dipangkas Jadi Satu

Selama ini yang diributkan soal pengaturan jalur dan penangkapan penempatan alat tangkap ikan adalah tentang cantrang, kenapa cantrang, dan bagaimana cantrang.
RED/YOZ
Ilustrasi: HGW

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Edhy Prabowo, menyampaikan bahwa usaha perikanan memiliki 4 aturan Peraturan Menteri (Permen), yaitu Permen KP No.30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Penangkapan Republik Indonesia, Permen KP No.12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, Permen KP No.23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan dan Permen KP 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.46/MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

 

“Harapannya dengan Permen yang empat menjadi satu ini akan terjadi penyederhanaan birokrasi dalam pengelolaan tata kelola penangkapan ikan di Indonesia. Ini diharapkan nanti akan memudahkan dalam percepatan perizinan, karena memang walaupun permasalahan kita sudah dapat izin dalam waktu 1 jam,” ujar Menteri KP seperti dilansir situs Setkab, saat memberikan keterangan pada wartawan melalui daring, Kamis (19/3).

 

Pemanfaatan sumber daya perikanan zona ekonomi eksklusif, lanjut Edhy, dimana laut-laut terbatas selama ini tidak ada kapal Indonesia, diharapkan akan dipenuhi dan di laut lepas, Indonesia masih punya hak untuk menangkap namun belum dimanfaatkan.

 

“Cukup besar tinggal nanti dihitung, makanya sekarang perlu rutin untuk negosiasi lagi dengan luar negeri yang mengatur seperti RFMO kapal-kapal Indonesia yang akan dibolehkan nanti,” kata Edhy Prabowo.

 

Soal pengaturan jalur dan penangkapan penempatan alat tangkap ikan, menurut Menteri KP, selama ini yang diributkan tentang cantrang, kenapa cantrang, dan bagaimana cantrang.

 

“Nah ini kita akan atur, kita kan kelola sehingga akan melakukan revisi Permen Nomor 71 tahun 2014 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia,” imbuh Menteri KP.

 

Diharapkan, lanjut Edhy Prabowo, tidak akan ada lagi dualisme antara nelayan modern, tradisional yang merusak atau yang tidak. Ia menambahkab bahwa secara prinsip nanti akan diatur dan bisa dimanfaatkan lautnya tanpa harus merusak sumber daya laut.

 

(Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional)

 

Soal pengaturan kapal angkut ikan hidup, menurut Menteri KP, ada satu Permen KP Nomor 15 Tahun 2016, kemudian disempurnakan menjadi Permen 32 Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Ini menjadi banyak perdebatan juga, menurut Menteri KP, karena dulu banyak pelaku pembudi daya kerapu di pesisir Indonesia, akibat diberlakukan Permen ini tidak lagi bisa membawa membawa menjual kerapunya biasanya datang dan menjualnya dengan mudah.

 

“Sekarang dengan ada pembatasan kapal ini sehingga nelayan si pembudi daya ini tidak mudah untuk menjualnya. Nah kita harapkan dengan ini para pembudi daya yang kerapu ini akan bangkit lagi,” kata Edhy.

 

Hal terakhir, menurut Menteri KP, industri budi daya sesuai dengan arahan Presiden untuk ditingkatkan dan revisi APBN dengan pergeseran anggaran sebanyak Rp300 Miliar dari beberapa Dirjen di pusatkan kepada bidang budidaya sudah dilakukan, yang diharapkan akan terus mendorong pertumbuhan di sektor budi daya di Indonesia. Yang paling penting, menurut Menteri KP, penegasan arahan Bapak Presiden adalah apapun yang akan dikeluarkan harus dengan hati-hati supaya tidak menimbulkan konflik.

 

“Intinya adalah harus ada jalan keluar yang pada akhirnya bisa benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat nelayan, pembudi daya, petambak garam, maupun petambak pembudi daya yang terkait,” pungkas Menteri KP akhiri pernyaataan.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa kebijakan kelautan Indonesia harus betul-betul mampu mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru. Menurut Presiden, kemudahan layanan perizinan saat ini sudah cepat, namun dalam praktiknya di lapangan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan.

 

“Sehingga perlu juga diikuti dengan pengendalian dan pengawasan yang baik. Jangan sampai hanya diberikan izin-izin, namun tidak diawasi di lapangan sehingga dampaknya justru akan merugikan kepentingan nasional kita,” tutur Presiden.

 

“Kembangkan sistem teknologi informasi terbaru dalam usaha perikanan tangkap dengan menggunakan big data, dengan menggunakan artificial inteligent, dan juga jangan hanya berkutat pada usaha perikanan tangkap. Tetapi kita juga harus masuk ke official aquaculture,” lanjut Presiden.

 

Pada bagian akhir pengantar, Presiden menekankan bahwa kebijakan kelautan harus betul-betul mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru. “Sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan juga makin kompetitif,” pungkas Presiden.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua