Jumat, 20 Maret 2020

Advokat Ini Usul Pentingnya Posbakum Perkara Konstitusi

Bagi MK, usulan ini memberikan inspirasi baru untuk membuka layanan interaktif serta membuat tayangan video yang menjelaskan hak konstitusional warga negara termasuk bagaimana menyusun permohonan.
Agus Sahbani
Gedung MK. Foto: RES

Sejumlah advokat yang kerap beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangi Gedung MK, Kamis (19/3/2020). Mereka adalah Viktor Santoso Tandiasa, Johanes Mahatma Pambudianto, Arief yang diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah; Panitera Muda I Triyono Edy Budhiarto; Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan; Plt. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tatang Garjito; Peneliti MK Nallom Kurniawan.

 

Mereka mendiskusikan pentingnya memberi kemudahan akses proses persidangan MK bagi para pencari keadilan yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Sebab, tak jarang warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang tidak mendapat keadilan karena terkendala akses konsultasi dan informasi terkait proses berperkara di MK.

 

Viktor yang mewakili advokat yang hadir menyampaikan persoalan yang dialami masyarakat awam yang ingin mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkendala membuat permohonan yang baik. Sebab, loket penerimaan perkara terbatas memandu format pembuatan permohonan, tidak sampai substansi. Artinya, pegawai MK tidak dapat memberi advice kepada pihak berperkara untuk menghindari conflict of interest.

 

Dia menilai karena keterbatasan itu biasanya permohonan pemohon diputus tidak dapat diterima. Dalam praktik, persoalan ini seringkali menjadi beban tambahan bagi Majelis Panel yang bertugas memberi nasihat dalam sidang pendahuluan. Terutama bagi pemohon yang belum pernah berperkara di MK dan tidak didampingi kuasa hukum. Akibatnya, membuat perlindungan hak konstitusional warga negara yang menjadi tugas MK menjadi tidak sempurna.

 

Untuk itu, dia mengusulkan MK dapat membentuk pos bantuan perkara konstitusi agar masyarakat pencari keadilan dapat berkonsultasi secara mendalam sebelum mengajukan permohonan. Nantinya, posbakum ini memberi bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

 

Hal ini bentuk perwujudan pemberian akses seluas-luasnya kepada pencari keadilan (access to Justice) untuk mendapatkan bantuan hukum gratis sebagaimana amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. “MK perlu membentuk pos bantuan perkara konstitusi, seperti halnya pengadilan tingkat pertama (di bawah MA, red) yang memiliki pos bantuan hukum,” kata Victor saat dikonfirmasi, Jum’at (20/3/2020).

 

“Kami tergerak memberi sumbangsih gagasan pembentukan pos bantuan perkara konstitusi mengingat banyak masyarakat awam yang belum memahami bagaimana berperkara di MK. Kami berharap Sekjen MK Prof Guntur Hamzah menerima usulan kami ini.” Baca Juga: Sidang Ditangguhkan, MK Ikut Terapkan Work From Home  

 

Menyambut Baik

Menanggapi usulan ini, Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyambut baik ide mengenai keterbukaan MK dalam memberi konsultasi kepada masyarakat. Menurutnya, memang ada keterbatasan di masyarakat pencari keadilan dalam menyusun permohonan. Apalagi ada keterbatasan dari hakim konstitusi dan pegawai MK untuk tidak masuk dalam substansi permohonan.

 

Jika hanya sekadar memberikan jasa konsultasi, Guntur mencontohkan ada advokat yang terkenal hanya fokus berperkara di MK Jerman. “Advokat ini membantu masyarakat Jerman yang ingin berkonsultasi tentang perkara-perkara konstitusi. Namun demikian, advokat tersebut tidak mau terikat dengan lembaga MK sebagai bentuk independensi, karena tidak ingin dianggap sebagai perpanjangan tangan MK,” ujar Guntur dalam pertemuan tersebut, Kamis (19/3/2020) seperti dikutip laman MK.  

 

Menurut Guntur, jika MK memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkonsultasi melalui laman MK, seperti usul yang disampaikan, hal tersebut memberikan inspirasi baru bagi MK untuk membuka layanan interaktif serta membuat tayangan video yang menjelaskan hak konstitusional warga negara.

 

Sementara Peneliti MK Nalom Kurniawan mengatakan pembentukan posbakum di peradilan umum didasari perintah undang-undang yang mewajibkan seorang terdakwa harus didampingi kuasa hukum. Namun, MK tidak terkait dengan itu. Dalam UU MK, ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hakim konstitusi yaitu memberikan nasihat kepada pemohon.

 

Menurut Nalom, MK Republik Indonesia lebih progresif dibanding MK negara lain. Ia memaparkan MK Republik Indonesia selalu membuka diri agar publik dapat mengikuti persidangan dan mengetahui perkembangan setiap perkara. Ia menambahkan berperkara di MK tidak selalu dilihat dari menang dan kalah, karena terhadap perkara yang ditolak pun MK juga memberikan pesan melalui pertimbangan hukum dalam putusan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua