Sabtu, 21 Maret 2020

Joint Venture Tak Harus Libatkan Penanaman Modal Asing

Salah kaprah dalam memahami konsep Joint Venture masih sering terjadi. Tak sedikit yang berpandangan bahwa unsur modal asing harus terlibat dalam transaksi JV.
Hamalatul Qur'ani
Dewi Safitri Reni dan Aldilla Stephanie Suwana dari SSEK. Foto: RES

Skema investasi Joint Venture masih banyak dipakai para pemodal karena skema ini dipercaya mampu meningkatkan potensi keberhasilan usaha melalui kolaborasi keunggulan sumber daya dan keahlian yang dimiliki masing-masing entitas bisnis. Penggabungan perusahaan juga dipercaya mampu menghemat ongkos operasional perseroan.

Sayangnya, masih banyak terjadi salah kaprah dalam memahami konsep Joint Venture (JV). Tidak sedikit yang berpandangan bahwa unsur modal asing harus terlibat dalam transaksi JV. Bagi penanam modal (investor) dalam negeri yang sudah membidik target perusahaan lokal untuk melakukan JV, pemahaman yang keliru ini tentu bisa menghambat langkah perusahaan.

Associate Soewito Suhardiman Edimurthy Kardono (SSEK Lawfirm), Aldilla Stephanie Suwana menegaskan bahwa para pihak dalam JV tidak harus melibatkan pemodal asing. Lawyer jebolan Harvard Law School ini tak menampik bahwa selama ini JV kerap dikonotasikan sebagai kegiatan menanam modal oleh investor dalam negeri dengan investor asing, atau antara PMDN dan penanaman modal asing (PMA) melalui suatu PT PMA di Indonesia. Padahal, Aldilla melanjutkan, JV bisa berbentuk PMDN saja, atau PMA saja, atau gabungan dari keduanya.

“Bisa dua-duanya PMA, bisa dua-duanya perusahaan dalam negeri dan bisa gabungan PMA dan perusahaan luar negeri,” jelas Aldilla dalam seminar berbasis web pertama yang dilakukan hukumonline bekerjasama dengan SSEK Lawfirm, Kamis, (19/03).

Foto: narasumber Webinar Hukumonline dan SSEK berfoto bersama awak hukumonline. Foto: RES

Untuk konteks Indonesia, JV atau dikenal sebagai usaha patungan ini hanya bisa dilakukan terhadap dua pemegang saham yang tidak memiliki hubungan afiliasi. Lebih lanjut, Partner SSEK Lawfirm, Dewi Safitri Reni, memberi contoh hubungan terafiliasi yang dimaksud Aldillla. Pertamina dan anak perusahaannya misalnya, ada Patra Niaga, Pertamina Gas dan lainnya. Dalam konteks induk dan anak perusahaan itu, terdapat hubungan afiliasi satu sama lain.

Dengan begitu, ketika induk dan anak perusahaan ingin membentuk suatu perusahaan baru, maka mekanismenya tak perlu menggunakan perjanjian joint venture (JVA) atau Shareholders Agreement (SA). “Karena kalau terafiliasi, berarti itu udah satu entity yang mengontrol, bukan patungan,” jelasnya.

JVA akan menghasilkan satu anak usaha baru (entity baru), yaitu joint venture company (JVC) atau anak usaha patungan. Ditambahkan Aldilla, JVA juga bisa dilakukan tanpa membentuk anak usaha baru atau SPV (special purpose vehicle). Artinya, bisa diatur antar dua pihak (perusahaan) yang tidak terafiliasi untuk melakukan kegiatan usaha di salah satu perusahaan yang sudah existing.

(Baca juga: Kepalitan SPV dalam Transaksi KIK-EBA).

Untuk risiko yang mungkin bakal dihadapi pemodal dalam JV, mayoritas didominasi oleh perselisihan atau lost of trust (kehilangan kepercayaan) yang muncul di antara para pemegang saham di kemudian hari. Pandangan ini disampaikan Fitri berdasarkan pengalamannya menangani sejumlah perusahaan. Bila hal itu terjadi, katanya, di situlah mekanisme exit-clause yang telah ditetapkan dalam JV bisa diterapkan. “Jadi potensi risikonya karena hubungan antar pemegang saham tidak baik. Yang satu merasa yang bekerja tidak begitu baik atau tidak menyumbang lebih banyak untuk perusahaannya,” katanya.

Untuk meminimalisasi risiko, kata Fitri, JVA setidaknya harus memuat pasal-pasal penting yang berkaitan dengan prosedur pendirian perusahaan, cara agar salah satu pemegang saham dapat keluar dari perusahaan (exit), prosedur pengalihan saham; cara menyelesaikan perselisihan di antara pemegang saham, cara mengoperasikan perusahaan sehari-hari dan hak-hak dari masing-masing pemegang saham, dan kewajiban setiap pemegang saham.

Perbedaan JV, MKA dan KSO

Jika struktur JV lebih berkaitan erat dengan permodalan, merger dan konsolidasi yang struktur utamanya adalah penggabungan entitas usaha, tidak berfokus pada permodalan. Melalui JV, dua atau lebih entitas dapat menanamkan modal dalam sebuah perusahaan baru, atau salah satu dapat menjual sebagian saham anak perusahaannya kepada perusahaan lain yang tidak terafiliasi.

Lebih lanjut, Dewi Safitri yang akrab disapa Fitri itu menerangkan, munculnya hubungan antara MKA dengan JV terkait erat dengan perjanjian para pemegang saham atau Shareholders Agreement. “Dalam merger misalnya, ketika pemegang saham dari dua entitas itu bergabung, kemudian ada yang terdilusi. Jadi nanti butuh SA yang kurang lebih isinya sama dengan JV. Begitu juga halnya dengan akuisisi, karena akan ada pemegang saham baru maka juga dibutuhkan SA,” jelasnya.

(Baca juga: Perjanjian Joint Venture Berujung Sengketa, Bagaimana Mekanisme Penyelesaiannya?).

Namun untuk konsolidasi, menurut Fitri, sangat sulit penerapannya dan bahkan kemungkinan belum pernah dilakukan di Indonesia. Sebab, konsolidasi mempersyaratkan terbentuknya entitas baru. Artinya, dibutuhkan proses likuidasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah ada (existing) terlebih dahulu, baru kemudian entitas baru bisa terbentuk. Di Indonesia, proses likuidasi cukup sulit dan memakan waktu relatif lama.

Bagaimana dengan KSO atau joint operation? Apakah yang membedakannya dengan JV? Fitri menjelaskan, akibat hukum dari KSO adalah tidak membentuk legal entity, KSO hanya sebatas kerjasama operasi atau biasa dikenal dengan konsorsium. “KSO tidak membentuk PT atau legal entity baru. Sedangkan kalau JV pasti ada legal entity, either dari akuisisi atau membentuk anak usaha baru,” terangnya.

Dari segi perjanjian yang dibentuk, tambahnya, dalam JV diperlukan adanya JV Agreement (JVA) atau Shareholders Agreement yang berkaitan dengan pembentukan entitas oleh pemodal (para pemegang saham). Sedangkan untuk KSO, maka entitas hukum yang ada (bukan pemegang saham) membentuk perjanjian kerjasama operasi. Fitri mencontohkan, BUMN untuk melakukan proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur kerap melakukan kerjasama operasi antar entitas.

Menariknya, Aldilla menerangkan bahwa KSO bisa saja menjadi batu loncatan untuk melakukan JV dan ini banyak dilakukan. Biasanya, kata Aldilla, para entitas tidak ingin membentuk entitas terlebih dahulu, untuk itu langkah awal yang ditempuh adalah kerjasama operasional (KSO). Jika KSO itu telah memenangkan tender, misalnya, maka konsorsium yang telah dilakukan itu bisa diubah menjadi badan usaha.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua