Minggu, 22 Maret 2020

Jalan Terjal Kasus Semanggi Menuju Pengadilan HAM Berat Oleh: Reda Manthovani*)

Tak ada kesamaan cara pandang antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung dalam menilai hasil penyelidikan KKP HAM. Perlu mendudukkan kedua pihak dalam satu forum di DPR untuk mencari solusi, bukan politisasi.
RED
Reda Manthovani. Foto: Istimewa

Asap hitam mengepul ke angkasa. Suasana ibu kota, hari itu mencekam. Stabilitas keamanan kota Jakarta pada 11 hingga 13 November 1998, kacau balau. Kerusuhan berujung penjarahan toko dan tempat perbelanjaan hingga pembakaran tak terelakan. Ibu kota Jakarta dipenuhi masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan, seraya menanti peralihan rezim pemerintahan Orde Baru ke Era Reformasi.

 

Insiden itu, menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia, dikenal dengan peristiwa Trisakti, Semanggi I. Setidaknya tercatat 17 warga sipil tewas. Sedangkan peristiwa Semanggi II terjadi pada 24 September 1999. Tercatat, 12 orang tewas serta 217 orang luka-luka. Sayangnya, pengusutan hingga penyelesaian kasus tersebut seolah belum menemui titik temu antar pihak terkait.

 

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedianya telah membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP)  HAM Berat Trisakti Semanggi I dan II, 30 Juli 2001 silam. Investigasi pun berjalan. Tepat 21 Maret 2002, KPP HAM Trisakti menyimpulkan sebanyak 50 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polri diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM berat di kedua peristiwa tersebut.

 

Sayangnya, penyelesaian kedua kasus pelanggaran HAM berat itu tak kunjung rampung sepanjang dua dekade. Lagi-lagi, pergantian rezim pemerintahan tak juga membuat penanganan kasus tersebut bergerak signifikan. Masalahnya, hasil penyelidikan KPP HAM belum juga dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan.

 

Selain itu, pengadilan HAM adhoc tak jua dibentuk.  Sejumlah pertanyaan pun belum terjawab secara gamblang ke publik. Lantas, hingga kapan keluarga korban menanti kepastian penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat peristiwa Semanggi I dan II berujung?

 

Kasus pelanggaran hak berat sejatinya peradilannya pada pengadilan HAM berat. Merujuk UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, setidaknya pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran HAM berat, dikenal 2 (dua) macam lembaga peradilan. Pertama,  pengadilan HAM yang bersifat permanen. Kedua, pengadilan HAM ad hoc.

 

Nah pengadilan HAM bersifat permanen memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili setiap perkara pelanggaran HAM berat. Khususnya, peristiwa yang terjadi pasca  pemberlakuan/pengesahan UU 26/2000. Tepatnya, setelah 23 November 2000. Lantas pengadilan HAM adhoc, memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran HAM berat, sebelum dikriminalisasikannya pelanggaran HAM atau sebelum adanya UU 26/2000.

 

Penegakan hukum pidana, menjadi kewenangan pengadilan HAM yang bersifat adhoc ini, merupakan suatu penyimpangan keberlakuan asas legalitas yang menganut prinsip retroaktif. Walhasil, terdapat perbedaan proses yang mesti dilewati sebelum perkara pelanggaran HAM berat masuk ke pengadilan HAM bersifat permanen dan adhoc.

 

Perlu diketahui, kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah pemberlakuan UU 26/2000, dimulai dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dan penyidikan oleh Jaksa Agung. Komnas HAM, dalam menyelidiki kasus Semanggi I dan II dapat membentuk tim adhoc. Terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat.

 

Kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM adhoc sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) UU 26/2000. Sedangkan Pasal 43 ayat (2) menyebutkan, “Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”.

 

Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait kasus Trisakti, Semanggi I dan II dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) tertanggal 28 Juni 2001 menerbitkan rekomendasi. Yakni, “agar proses hukum yang telah dilakukan dalam ketiga kasus tersebut dilakukan secara tuntas dengan proses pengadilan umum/militer, transparan, jujur, adil dan objektif”.

 

Situasi menjadi runyam. Apalagi, saat terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-V/2007 tanggal 21 Pebruari 2008 atas pengujian Pasal 43 ayat (2) UUPHAM. Dalam pertimbangan putusan tersebut menegaskan bahwa: “Untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan Pengadilan HAM ad hoc atas suatu kasus tertentu menurut locus dan tempus delicti memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Akan tetapi, DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik”.

 

Kondisi menjadi makin kalut, ketika ada pihak-pihak yang memaknai putusan MK tersebut  secara serampangan. Putusan MK tersebut dimaknai sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau tak lagi memerlukan rekomendasi DPR, sebagaimana penanganan pelanggaran HAM berat setelah UU 26/2000. Padahal dalam amar Putusan MK No.18/PUU-V/2007, hanya menghapus frasa ‘dugaan’ dalam penjelasan pasal 43 ayat (2) UU 26/2000.

 

Lalu mengapa dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur dapat disidangkan di Pengadilan Ham adhoc tanpa adanya rekomendasi DPR? Penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada awal penanganannya, hukum acaranya masih menerapkan Perppu No 1/1999 tentang Pengadilan HAM yang memang tidak memerlukan rekomendasi DPR RI. Namun pengaturannya berbeda dengan UU 26/2000 yang mewajibkan adanya rekomendasi DPR RI untuk penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lampau.

 

Apabila Kejaksaan Agung memaksakan untuk tetap melakukan penyidikan tanpa adanya rekomendasi DPR RI maka hal tersebut merupakan celah hukum dan menjadi amunisi bagi Terdakwa atau Pengacaranya dalam melakukan eksepsi maupun pledoi di persidangan yang dapat mengakibatkan bebasnya para terdakwa dalam kasus dimaksud.

 

Mondar-mandir berkas perkara

Terlepas perdebatan legalitas penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Pengadilan HAM berat adhoc tiga peristiwa tersebut, Komnas HAM membentuk KPP HAM, 30 Juli 2001 tepatnya. Hasil penyelidikan menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup, atas terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat.

 

Lain ladang, lain belalang. Peribahasa itu menggambarkan adanya perbedaan cara pandang dengan penyidik Kejaksaan Agung dalam memandang hasil penyelidikan KPP HAM. Bagi Kejaksaan Agung, hasil investigasi KPP HAM dinilai belum memenuhi kelengkapan secara materiil maupun formil.

 

Kelengkapan formil seperti, setiap tindakan dalam proses penyelidikan yang dituangkan dalam berita acara harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian, ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat tindakan tersebut, serta diberi tanggal Pasal 75 jo.Pasal 21 KUHAP. Terhadap setiap pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan serta mendatangkan ahli harus atas ijin dari penyidik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g UU 26/2000.

 

Kemudian, pemeriksaan laboratorium dilampirkan dalam berkas baik berupa visum et repertum maupun hasil pemeriksaan laboratorium lainnya. Sedangkan kelengkapan materiil,  antara lain adanya perbuatan melawan hukum sesuai dengan delik yang disangkakan dan adanya kesalahan sesuai unsur delik yang disangkakan.

 

Seharusnya, perbedaan tersebut  tak perlu terjadi. Soalnya, merujuk ketentuan Pasal 19 UU 26/2000 mengatur hubungan yang erat antara penyelidik dan penyidikan. Yakni, ketika  penyelidik mulai menyidik dan menginformasikan ke penyidik. Penyelidik dalam melakukan tindakan,  berupa pemeriksaan surat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan mendatangkan ahli. 

 

Namun apabila hubungan antara penyidik dan penyelidik hanya berupa hubungan surat menyurat tanpa ada tatap muka,  maka risiko mondar-mandir alias bolak-balik perkara bakal terus terjadi, bahkan tak berujung adanya kepastian.

 

Apabila mengacu Pasal 43 ayat (1) UU 26/2000,  hasil penyelidikan KKP HAM dinilai memiliki kelemahan mendasar. Yakni,kekuatan hukum dari pembentukan KPP HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU 26/2000. Alasannya, Komnas HAM hanya berwenang melakukan penyelidikan pro justisia, setelah terlebih dahulu ditetapkan melalui Keppres mengenai Pengadilan HAM adhoc terhadap kasus tersebut.

 

Solusi, bukan politisasi

Bolak-baliknya hasil penyelidikan KPP HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II antara penyelidik dan penyidik, tak dipungkiri membuat sebagian kalangan geram. Mempertanyakan alasan mondar-mandirnya berkas perkara mencuat dalam Rapat Kerja Komisi III  DPR dengan Jaksa Agung, Senin (20/1/2020) bulan lalu.

 

Satu kesimpulan dari sekian poin, meminta komitmen Jaksa Agung secara serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Komisi DPR yang membidangi hukum itu bakal menindaklanjuti melalui Rapat Gabungan dengan Jaksa Agung dan Komnas HAM untuk meminta penjelasan terkait penyelesaiannya.

 

Mempertemukan lembaga terkait, Kejaksaan Agung dan Komnas HAM dalam satu forum di DPR menjadi langkah tepat. Pasalnya, pembentukan Pengadilan HAM adhoc memerlukan rekomendasi atau usulan DPR. Selain itu, perlu pula dibahas kelanjutan nasib rekomendasi Pansus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II DPR tahun 2001. 

 

Apakah rekomendasi akan ditinjau ulang? Hal tersebut merupakan porsi DPR RI setelah melihat urgensi penyelesaian kasus tersebut atau penyelesaiannya menggunakan instrumen Pasal 47 UU 26/2000  yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (Pasal 47 ayat (1) menyebutkan, “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”.)

 

Perlu diketahui, UU 26/2000 mengatur pula keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bakal dibentuk, ditujukan sebagai lembaga ekstra-judicial ditetapkan dengan UU.

 

Nantinya, bertugas menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Serta melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

 

Namun apapun caranya, apakah melalui Pengadilan Ham adhoc maupun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, penyelesaian peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan II merupakan keniscayaan. Oleh karenanya, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat tak boleh ditawar-tawar. Bahkan, tak boleh dijadikan komoditas politik dalam setiap musim pemilihan anggota legislatif  maupun pemilihan presiden di tanah nusantara, Indonesia. 

 

*)Dr. Reda Manthovani,SH,.LLM adalah Dosen (Lektor) pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

 

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua