Senin, 23 Maret 2020

Kemenpar Minta Kegiatan di Semua Sektor Pariwisata Ditunda

Kemenpar juga berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menjalankan Inpres Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19, dan beberapa stimulus ekonomi untuk meringankan dampak dan biaya guna mengurangi potensi PHK.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar) tidak hanya sekadar memperhatikan perusahaan-perusahaan seperti hotel, EO, travel agen dan lain sebagainya, tetapi juga memperhatikan nasib jutaan pekerja, serta nasib UMKM dan penduduk di daerah tertentu yang mengandalkan pariwisata sebagai mata pencaharian.

 

Dampak penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) https://covid19.kemkes.go.id/, 514 orang dipastikan positif terdampak Covid-19. Dari total tersebut, 48 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 29 orang sembuh dan sisanya masih dalam perawatan.

 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, menyampaikan bahwa data-data tersebut menunjukkan persoalan Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Dia menegaskan bahwa sejauh ini pemerintah sangat serius mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran Corona, termasuk dari lembaga yang dipimpinnya saat ini.

 

“Kami menyadari betul dampak bagi semua orang, tidak hanya soal ekonomi tapi saat ini yang terpenting adalah menjaga kesehatan dan keselamatan setiap individu masyarakat Indonesia. Ini rintangan yang tidak mudah, belajar dari negara lain satu hal yang pasti adalah mengehentikan penyebaran Virus Corona secepat-cepatnya.

 

Kami sudah mengeluarkan SE untuk segala kegiatan di semua sektor di pariwisata agar ditunda sementara waktu sesuai dengan periode masa darurat oleh BNPB demi mengurangi penyebaran Covid-19. Ini keputusan yang harus dilakukan dengan harapan penyebaran dapat berakhir sehingga segala aktivtas dapat berjalan normal kembali,” kata Wishnutama dalam streaming konferensi pers di Jakarta, Senin (23/3).

 

Wishnutama menyadari bahwa pariwisata menjadi sektor pertama dan paling utama yang terkena dampak dari Covid-19. Dalam hal ini, pihaknya tidak hanya sekedar memperhatikan perusahaan-perusahaan seperti hotel, EO, travel agen dan lain sebagainya, tetapi juga memperhatikan nasib jutaan pekerja, serta bagaimana posisi UMKM dan penduduk di daerah tertentu yang mengandalkan pariwisata sebagai mata pencaharian.

 

(Baca: Dampak Covid-19, Legislator Ini Minta Pengusaha Tidak PHK Pekerja)

 

Untuk itu, Kemenpar bersama jajaran kementerian lainnya tengah melakukan koordinasi dan menyiapkan kebijakan untuk mengatasi dampak virus Corona termasuk industri pariwisata.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua