Selasa, 24 March 2020

Komitmen SSMP Memberikan Solusi Hukum Adaptif dan Aplikatif

Dalam melakukan pendampingan, SSMP fokus pada solusi hukum adaptif, aplikatif, serta disesuaikan dengan tujuan bisnis klien.
CT-CAT
Tiga pendiri SSMP: Rudi Setiawan, Nien Rafles Siregar, dan Bobby Rahman Manalu. Foto: istimewa.

Kendati setiap firma hukum selalu memberikan pelayanan maksimal, faktanya—tidak semua dari mereka memiliki pendekatan yang aplikatif dan mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Siregar Setiawan Manalu Partneship (SSMP) memahami kondisi ini dan menyematkan rencana bisnis jangka pendek maupun panjang klien dalam salah satu fokus mereka setiap kali melakukan pendampingan hukum.

 

Sebagai sebuah firma hukum baru yang berdiri pada 2015, keberadaan SSMP sendiri tidak lepas dari kontribusi tiga penggawanya: Nien Rafles Siregar, Rudi Setiawan, dan Bobby Rahman Manalu. Sedari awal, SSMP berkomitmen untuk mengakomodasi kliennya dengan pendekatan maupun perspektif berbeda; saat memberikan solusi hukum yang praktis. “Kini, banyak firma hukum yang terus menerus ‘mengutip’ dan membahas ilmu hukum. Mereka lupa, klien memerlukan solusi hukum dan bisnis untuk masalah mereka, bukan pelajaran,” sebagaimana tertulis dalam laman resmi SSMP.

 

Prinsip itulah yang kemudian mewujud dalam kombinasi penanganan litigasi dan pemahaman komersial—dua aspek utama yang tidak boleh terlewat setiap kali merumuskan strategi hukum. Apalagi ada beberapa area praktik yang ditangani SSMP, seperti litigasi dan nonlitigasi seperti dispute resolution, litigasi yang bersifat perdata dan komersial, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, competition and antitrust litigation, tenaga kerja dan ketenagakerjaan, penerbangan, pajak, administrasi, pidana, serta class action litigation.

 

Kemampuan Mitigasi Risiko

Di usia kelima, SSMP telah terlibat dalam penyelesaian sejumlah kasus hukum dan memiliki pengalaman cukup tinggi dalam memberikan nasihat hukum strategis kepada lembaga keuangan berbentuk bank maupun investor. Biasanya, kasus yang ditangani seputar kredit (debitur) bermasalah, meski belakangan, SSMP juga sering diminta untuk memberikan pandangan hukum terkait transaksi tertentu yang berkaitan dengan kredit bermasalah. Misalnya, transaksi penjualan tagihan bermasalah kepada investor—yang dinilai sebagai salah satu opsi untuk mengurangi tekanan kredit bermasalah, selain pilihan litigasi maupun nonlitigasi.

 

“Hanya saja, pilihan tersebut tidak berlaku mutlak. Sangat tergantung pada pendekatan strategi yang dipakai oleh masing-masing manajemen atau bank terhadap debiturnya. Namun, opsi penjualan maupun litigasi bertujuan sama, yakni mendapatkan nilai recovery seoptimal mungkin,” ungkap SSMP.

 

Perumusan strategi penyelesaian kasus maupun sengketa, pada dasarnya menjadi hal yang menantang. Sebab, di saat itu, kemampuan SSMP dalam memitigasi risiko potensial yang mungkin terjadi dari pra atau pascatransaksi akan diuji. Sebaliknya, pendekatan berbeda akan diterapkan pada kasus lain, seperti bad debts.

 

Sebagaimana dalam penjelasan SSMP, bad debts merupakan piutang yang disangsikan atau diragukan penerimaannya karena kegagalan usaha. Di saat yang sama, bad debts juga merupakan suatu kesengajaan di mana debitur tidak membayar. Sebuah perusahaan, khususnya lembaga perbankan baik bank maupun bukan bank memiliki sistem yang baik dan rapi untuk mengetahui derajat kepatuhan pembayaran dari masing-masing debiturnya. Itu sebabnya, mereka memiliki beberapa opsi untuk menangani bad debts.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua