Kamis, 26 Maret 2020

Perpanjang Masa Reses, DPR Dikritik

Karena masih dapat memanfaatkan teknologi di tengah pandemi Covid-19. Namun, rapat pembukaan masa sidang bakal dihadiri secara fisik oleh pimpinan alat kelengkapakan dewan dan fraksi, sebagian memanfaatkan teknologi informasi pada Senin 30 Maret 2020.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperpanjang masa reses dan menunda pembukaan Masa Sidang DPR RI sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 akibat dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sedianya, reses berakhir tanggal 20 Maret 2020 dan Senin 23 Maret 2020 Rapat Paripurna dimulainya Masa Persidangan III. Namun, perpanjangan masa reses dipandang tak tepat oleh sebagian kalangan.

 

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Fajri Nursyamsi menilai perpanjangan masa reses berakibat terhentinya pelaksanaan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Khusus di bidang legislasi, sejumlah pekerjaan rumah DPR sedemikian banyak. Apalagi, 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 telah menanti pembahasannya.

 

PSHK menilai keputusan DPR memperpanjang masa reses tidak tepat berdasarkan tiga hal. Pertama, DPR sebenarnya masih dapat menjalankan pekerjaannya di tengah pandemi Covid-19 termasuk menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang III sekalipun dengan menggelar rapat secara daring (online). Seperti halnya masyarakat Indonesia yang diimbau agar bekerja di rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mencegah penyebaran wabah Covid-19.

 

Kedua, perpanjangan masa reses tidak berarti dimaknai libur kerja. Bagi Fajri, masa reses mengharuskan anggota DPR kembali ke daerah pemilihan menemui konstituen untuk menyerap aspirasi. Apalagi, selain wabah Covid-19 mulai masuk ke sejumlah daerah, perekonomian nasional pun makin terkena dampaknya. Karena itu, aspirasi masyarakat menjadi penting diserap di tengah kondisi tak menentu yang menuntut DPR tetap aktif.  

 

Ketiga, DPR menjadi lembaga negara yang sedang diperlukan perannya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, khususnya untuk menjadi mitra pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Karena itu, diperlukan kerja sama yang intens antara pemerintah dan DPR dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

 

“Tak ada alasan DPR tak bekerja di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, anggaran DPR periode 2019-2024 mencapai Rp5 triliun, semestinya secara kelembagaan DPR mampu mendukung anggotanya untuk tetap menjalankan fungsinya,” ujar Fajri dalam keterangannya yang diterima Hukumonline, Kamis (26/3/2020). Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Percepat Penanganan Virus Corona

 

Baginya, praktik bekerja di kediaman masing-masing anggota DPR dan saling menghubungkan diri dengan perangkat teknologi seharusnya dimaknai sebagai penghematan anggaran. “Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, masa reses tidak berarti libur atau terlepas dari tugasnya sebagai anggota DPR,” kritiknya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua