Kamis, 26 March 2020

Cerita Implementasi Sidang Perkara Pidana Secara Online di Pengadilan Negeri

Publik yang merasa berkepentingan ingin meliput atau menyaksikan jalannya persidangan dapat melihat melalui layar yang tersedia di luar ruang sidang.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Sidang online. Foto: Istimewa

Menghadapi situasi pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid - 19), semua orang diharapkan mampu menahan diri untuk tidak berinteraksi secara langsung dengan pihak lain. Hal yang sama disadari oleh pemegang kekuasaan kehakiman di negeri ini. Sejumlah Pengadilan mulai menerapkan persidangan perkara pidana dengan menggunakan teknologi video confrence. 

 

Hal ini sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena Mahkamah Agung (MA) sendiri telah menerapkan mekanisme e-court dan e-litigasi untuk perkara-perkara di luar perkara pidana. Karena itu, khusus untuk persidangan perkara pidana dalam situasi merebaknya pandemi Covid - 19 menjadi perhatian sebagian kalangan. 

 

Hukumonline mencoba untuk menghubungi beberapa Pengadilan Negeri (PN) di Jakarta untuk mengetahui terkait hal ini. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) PN Jakarta Selatan Ahmad Guntur mengungkapkan, pihaknya pada Selasa (24/3) telah menerapkan persidangan online perdana untuk perkara pidana. 

 

(Baca: MA Imbau Pencari Keadilan Manfaatkan E-Litigasi)

 

Menurut Guntur, untuk situasi seperti yang tengah dihadapi saat ini, implementasi sidang online untuk perkara pidana di PN Jaksel berjalan sangat efektif. “Implementasi sidang online untuk keadaan sekarang sangat efektif,” ujar Guntur kepada hukumonline (Kamis, 26/3).

 

Menurut Guntur, persidangan perkara pidana disituasi sekarang tidak perlu ditunda. Namun, di saat yang sama para pihak yang mestinya hadir dihadapan pengadilan seperti Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum dipandang tidak perlu hadir. Karena itu sidang diselenggarakan secara online.

 

“Jadi mereka di tempatnya masing-masing. Seperti kemarin tanggal 24 (Maret) itu terdakwa tetap di Rutan. Yang ada Penasihat hukum didampingi Penasihat Hukumnya di Rutan. Jadi diberikan tempat di situ yang bisa kita lihat, demikian juga di kejaksaan,” terang Guntur.

 

Sementara untuk di Pengadilan sendiri, Guntur mengungkapkan sidang tetap berlangsung di ruang sidang dengan dihadiri oleh Majelis Hakim. Yang berbeda adalah tidak adanya pengunjung di ruang sidang. Dengan menggunakan teknologi Zoom, Guntur menyebutkan terjadi interaksi antar para pihak dalam persidangan online tersebut.

 

Sejauh ini tidak ditemukan kendala berarti dari penerapan sidang jarak jauh dalam perkara pidana. Guntur mengakui segala sesuatunya berjalan secara lancar. Meskipun begitu, jika bisa dilihat sebagai kendala, adalah bagian mengumpulkan para pihak di waktu yang bersamaan. Menurut Guntur, perlu koordinasi untuk itu. 

 

“Misalnya perkara ini hakimnya sudah siap, jaksanya belum ada. Jadi harus dicari dulu. Kemudian Kemaren misalnya terdakwa sudah siap penegak hukumnya masih di jalan,” ujarnya.

 

Saat ditanya terkait sifat terbukanya sidang untuk umum, Guntur mengakui tidak terdapat kendala berarti terkait hal ini. Publik yang merasa berkepentingan atau ingin meliput atau menyaksikan jalannya persidangan dapat melihat melalui layar yang tersedia di luar ruang sidang. 

 

Sementara itu, Guntur mengakui terdapat beberapa sidang perkara perdata yang oleh Majelis Hakimnya di tunda. Menurut Guntur, perkara ini merupakan perkara lama yang telah berproses sejak belum berlakunya e-court maupun e-Litigasi. “Ada perkara lama yang terdaftar tidak melalui e-court itu masih ada tapi yang harus hadir itu rata-rata sebagian besar ditunda persidangannya oleh majelisnya,” terang Guntur.

 

Hal senada disampaikan Humas PN Jakarta Utara, Djuyamto. Menurut Djuyamto, sidang perkara perdata dengan acara pembuktian bukti surat di PN Jakarta Utara akan di jadwalkan ulang dengan alasan para pihak harus hadir secara fisik di persidangan untuk memperlihatkan bukti asli dari surat tersebut. Sementara untuk pembuktian saksi akan diselenggarakan secara online.

 

“Untuk acara pembuktian saksi akan ditawarkan kepada para pihak dilakukan secara teleconfrence,” ujar Djuyamto.

 

Sementara untuk perkara Pidana, Djuyamto menyebutkan pihaknya telah melaksanakan sejak tanggal 24 Maret. Tujuannya agar menjaga para terdakwa untuk tetap steril dari kemungkinan penyebaran Covid - 19 dalam Rutan atau Lapas. Beberapa perkara yang disidangkan secara online sudah masuk acara pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pleidoi, dan pembacaan putusan yang masa penahannya sudah hampir habis.

 

“Persidangan dengan cara tersebut dilakukan untuk melaksanakan petunjuk MA baik Surat Edaran MA No.1 tahun 2020 maupun Surat Edaran Sekretaris MA No. 1 tahun 2020,” ungkap Djuyamto.

 

Menurut Djuyamto, keputusan untuk melaksanakan sidang secara online ini merupakan inisiatif dari masing-masing PN yang menindaklanjuti SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Karena itu, belum semua PN memiliki kesiapan yang sama terutama teknologi pendukung jalannya sidang secara online. Menurutnya, masih perlu koordinasi lebih lanjut lintas sektoral untuk menyiapkan semua kebutuhan ini.

 

Sebenarnya, sidang perkara pidana secara online bukan tidak pernah terjadi di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Rivai Kusumanegara mengungkapkan pengalamannya saat bersama tim menjadi Penasihat Hukum Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Bagian Urusan Logistik (Menperindag/Kabulog) dalam kasus Buloggate 2002 silam. 

 

“Saat itu pertamakalinya digelar sidang pidana secara online untuk memeriksa saksi Prof Habibie di Jerman,” tutur Rivai. 

 

Menurut Rivai, saat itu belum ada produk Surat Edara MA atau Peraturan MA yang mengatur tentang sidang secara online. Namun Majelis Hakim saat itu berinisiatif untuk menggunakan teleconfrence bekerjasama dengan salah satu stasiun TV. 

 

Rivai menilai, harusnya momentum ini bisa mendorong MA meluaskan implementasi e court dan e Litigasi pada perkara Pidana. “Sekarang MA sudah mengenal e-court, e-litigation, dan sebagainya. Seharusnya mudah untuk memperluas ke persidangan pidana. Apalagi dalam kehidupan masyarakat sekarang itu tidak asing lagi (digunakan dalam kegiatan sehari-hari),” tutup Rivai.

 

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun belum lama ini kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi mendorong agar menggelar sidang perkara pidana secara online dalam menghadapi pandemi Covid - 19. Burhanuddin menginginkan agar sistem ini dapat dilaksanakan seluruh kejaksaan tinggi se Indonesia. 

 

Begitu pula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui Surat No M.HH.PK.01.01.01.03 yang ditujukan kepada MA pada Selasa (24/3), meminta agar MA dapat melaksanakan sidang secara online. “Apabila perpanjangan penahanan sudah tidak dimungkinkan, sidang perkara pidana dapat dilaksanakan di Rutan/Lapas, terbuka untuk publik melalui media internet (live streaming) atau melaksanakan sidang melalui video confrence,” bunyi salinan surat yang diterima hukumonline.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua