Kamis, 26 March 2020

Munas Peradi-RBA Akan Diselenggarakan Secara Profesional, Jujur, dan Independen

Panitia Munas Peradi-RBA, Swardi Aritonang, S.H., M.H. menyatakan akan melaksanakan setiap tahapan Munas III secara profesional, jujur, dan independen.
CT-CAT
Panitia Munas III Peradi-RBA. Foto: RES.

Per hari ini, perhelatan Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia-Rumah Bersama Advokat (Munas Peradi-RBA) telah memasuki tahap kunjungan panitia sebagai pengawas dan pengarah Rapat Anggaran Cabang (RAC) di setiap DPC seluruh Indonesia. Beberapa agenda yang akan dilakukan, seperti pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPN Peradi periode 2015-2020 dan penghimpunan usulan DPC dan rekomendasi bakal calon ketua umum. Setelahnya, nama-nama yang diajukan akan diverifikasi oleh panitia dan dinyatakan lolos (atau tidak) sebagai calon ketua umum untuk pemilihan bersistem e-voting pada 19 Juni mendatang.

 

Dalam wawancara dengan Hukumonline, Panitia Munas Peradi-RBA, Swardi Aritonang, S.H., M.H. menyatakan akan melaksanakan setiap tahapan Munas III secara profesional, jujur, dan independen. Ketiga syarat tersebut diperlukan, untuk meminimalkan ketegangan atau kekisruhan seperti pengalaman Munas Peradi periode sebelumnya.

 

“Kekisruhan Munas Peradi lima tahun lalu harus kita jadikan evaluasi untuk melakukan sejumlah perbaikan, sehingga pesta demokrasi para advokat ini benar-benar berkualitas dan menghasilkan kepemimpinan terbaik untuk Peradi lima tahun ke depan. Apalagi, Peradi-RBA saat ini sudah cukup eksis dan kuat secara struktur kepengurusan di setiap DPC. Saat ini, kita telah memiliki 34 DPC yagn beranggotakan kurang-lebih empat ribu advokat yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Swardi yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPN Peradi.

 

Permudah dengan Sistem Digital

Dalam Munas III, ketua umum akan dipilih oleh setiap peserta yang terdaftar keanggotaannya di DPN Peradi-RBA dan sudah terverifikasi. Ini merupakan keputusan yang sudah dituangkan dalam Anggaran Dasar dan sudah disuarakan dalam Munas Peradi sebelumnya di Pontianak. Saat ini, Peradi RBA telah melaksanakan amanah Munas tersebut dengan memberlakukan e-voting sistem one man one vote (OMOV). Adapun Swardi beranggapan, pemimpin ideal dapat lahir dari proses yang demokratis, di mana satu orang dihitung sebagai satu suara dan bukan berdasarkan perwakilan. “Aspirasi dan hak ini harus kita hormati karena akan menentukan laju majunya suatu organisasi lima tahun ke depan. Maju-mundurnya organisasi tidak terlepas dari kualitas kepemimpinan ketua umumnya, sehingga satu hak suara sangat berharga dan harus diberikan kepada peserta, serta dijamin AD/ART Peradi," tutur dia.

 

Lebih lanjut, Swardi menjelaskan bahwa pemilihan bersistem perwakilan sangat sulit dilaksanakan. Bayangkan saja, mengumpulkan ribuan advokat seluruh Indonesia di satu tempat harus mengeluarkan banyak biaya. Apalagi, Munas biasanya akan menghabiskan waktu selama tiga hari yang tentunya tidak lepas dari biaya perjalanan dan akomodasi. Padahal, sebenarnya Munas dapat diselenggarakan dengan sederhana. Situasi yang sulit ini bahkan bisa membuat celah untuk dimanfaatkan oknum tertentu dengan cara yang transaksional untuk menggaet suara demi memenangkan calon tertentu.

 

Pada akhirnya, sudah selayaknya pemilihan bersistem perwakilan ditinggalkan. Apalagi, di zaman yang serba digital ini. “Orang berperkara saja sudah dilakukan secara E-court dan E-litigation. Masak kita tidak yakin dengan teknologi tersebut? Terlebih, saat ini persentase jumlah advokat sudah didominasi kalangan milenial yang lebih melek teknologi,” pungkas Swardi.

 








Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia-Rumah Bersama Advokat (Peradi-RBA).


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua