Kamis, 26 Maret 2020

Tips! Hindari 6 Kesalahan Umum dalam Pembuatan Kontrak Berbahasa Inggris

Semakin mudah klien mencerna maksud dan isi kontrak, semakin meningkat pula kepercayaannya terhadap lawyer.
Hamalatul Qur'ani
Keld Conradsen. Foto: RES

Konsep modern penulisan kontrak telah menggeser paradigma lama yang rumit menjadi mudah dipahami (understandable). Kontrak bisnis internasional pada umumnya sudah menggunakan bahasa Inggris yang pilihan kata-katanya sangat penting. Artinya, bahasa yang dipakai dalam kontrak tidak bisa sembarangan.

Simplifikasi penyusunan klausula kontrak melalui Plain English (PE) akhirnya menjadi semakin populer dewasa ini. Bukan sekadar dari sudut pandang lawyer, banyak klien yang bahkan menjadikan kemampuan drafting kontrak menggunakan konsep PE sebagai tolok ukur kualitas lawyer yang ingin dipilihnya.

Asumsinya, semakin mudah klien mencerna maksud dan isi kontrak, semakin meningkat pula kepercayaannya terhadap lawyer. Dengan demikian, implementasi kontrak juga diprediksi lebih mudah dan jauh dari multitafsir atau ketidakpastian. Dalam training hukumonline bertajuk Drafting English Language Legal Documents and Contracts, Rabu, 27 Februari lalu, Foreign Counsel DDC Law Firm and Business Advisor, Keld Conradsen memberikan tips seputar perancangan kontrak bisnis menggunakan PE.

(Baca juga: Kenali Plain English dalam Penyusunan Kontrak Berbahasa Inggris).

Tips bagi seorang drafter kontrak sangat penting untuk mengurangi potensi kesalahan. Selama ini berdasarkan pemantauannya, ada beberapa kesalahan umum yang sering dijumpai dalam kontrak berbahasa Inggris. Berikut beberapa point yang menurut Keld perlu dihindari berdasarkan konsep PE:

  1. Penggunaan kata ‘included but not limited to’.

Seringkali drafter merasa menggunakan kata ‘included but not limited to (termasuk namun tidak terbatas pada)’ seolah merupakan suatu kewajiban tersendiri. Menurut Keld, kata itu tak perlu digunakan dalam kontrak. Penggunaan kalimat itu hanya akan memunculkan pertanyaan lanjutan seperti, apa yang harus dan tidak harus termasuk sebagai objek dalam suatu kontrak.

Ujungnya, terlalu banyak memasukkan objek perjanjian terkait hal apa saja yang dimaksud kontrak, hanya akan memperbesar kemungkinan hal atau kondisi lain yang dapat dikecualikan dalam kontrak. Ini tentu saja dapat merugikan klien. Betapa banyak kasus di pengadilan yang berakhir mengecewakan akibat interpretasi kata included but not limited to yang jauh dari harapan.

Ia berpesan, sebaiknya, gunakan struktur aturan PE dan buat kontrak sejelas mungkin. “Semakin banyak kamu measukkan list definisi yang tergolong included but not limited to, maka hal-hal yang tidak termasuk dalam definisi itu menjadi dikecualikan dalam perjanjian,” kata Keld

  1. Hindari Penggunaan Noun (kata benda).

Penggunaan kata benda dalam kontrak seperti decision, memang dapat membuat tulisan tampak lebih formal, namun sebetulnya tidak efektif, sehingga memerlukan penggunaan lebih banyak kata. Alih-alih menggunakan noun, Keld menyarankan drafter untuk menggunakan kata kerja (verb) dalam membentuk klausa kontrak. Penggunaan verb seperti decide to do something, kata Keld, jauh lebih efektif ketimbang penggunaan noun seperti make a decision to do something.

Dari kalimat itu, tampak penggunaan noun hanya memperbanyak jumlah kata dan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Kecenderungan orang Indonesia yang kerap ditemui Keld, lebih memilih menggunakan noun dalam membuat kontrak berbahasa Inggris. Bahkan, penggunaan noun seringkali didasarkan pada tata Bahasa Indonesia, bukan tata Bahasa Inggris. Harapan awal agar klausul dalam kontrak bisa terlihat lebih formal, malah berujung tidak efektif.

“Jika lebih baik menggunakan kata kerja atau verb ketimbang noun, sebaiknya gunakan verb, bukan noun phrase. Tipsnya, bila sedang me-review kontrak, bisa dilihat berapa banyak noun yang digunakan tapi sebetulnya bisa diubah menjadi verb,” jelasnya.

  1. Pengulangan Kata (Redundancy Words)

Menggunakan kata yang diulang-ulang, memperpanjang kalimat agar berkas terlihat tebal merupakan kesalahan umum yang kerap dilakukan. Model penulisan yang seperti ini sebetulnya sudah kuno. Style penulisan kontrak modern sudah beralih pada model penulisan Plain English menggunakan Bahasa yang efektif dan mudah dimengerti.

Banyak orang mungkin beranggapan, semakin banyak kata yang digunakan, maka semakin banyak risiko hukum yang bisa ter-cover, dan dengan mengulang kata maka semakin tegas pula kejelasan ketentuan dalam suatu kontrak. Padahal, lawyer yang cerdas harusnya bisa mengekspresikan risiko persoalan yang kompleks menggunakan kata yang lebih sedikit dan mudah dipahami. “Bukan malah meng-cover banyak hal, tapi hanya membingungkan pembaca saja,” tepis Keld.

(Baca juga: Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia Dinilai Hambat Investasi).

  1. Menggunakan Bahasa Asing atau Latin

Sebagai negara yang pernah dijajah Belanda, tak jarang istilah-istilah Belanda ditemukan di dalam suatu kontrak bisnis yang dibuat di Indonesia. Begitupun dengan istilah dari bahasa Latin seperti inter alia, Inter se, Pro tanto, Ultra vires, dan lainnya. Dalam gaya perancangan kontrak modern (PE), Keld menyarankan sedapat mungkin menghindari pemakaian Bahasa asing yang sukar dipahami. Lebih baik, gunakan artian langsungnya ke dalam Bahasa Inggris yang mudah dipahami. Keld Conradsen memberikan beberapa dalam tabel berikut.

Intinya, dalam PE dianjurkan agar perancang menghindari penggunaan bahasa Latin, karena tidak banyak orang yang memahaminya dengan benar. Jadi lebih baik diperjelas, hindari penggunaan kata yang berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir. “Faktanya tak jarang orang hukum yang berbeda-beda pandangan soal apa arti kalimat itu sesungguhnya?,” jelasnya.

  1. Menggunakan Istilah yang tak begitu dipahami maknanya

Belum betul-betul memahami arti suatu kata, tapi tetap dimasukkan ke dalam kontrak untuk sekadar terlihat ‘keren’. Kebiasaan itu masih tak asing di Indonesia, tapi sudah banyak ditinggalkan western lawyer. “Anda harus betul-betul memahami setiap kata yang hendak masukkan ke dalam dokumen kontrak. Jangan pernah cantumkan sesuatu yang anda tak betul-betul paham maksudnya, karena bisa jadi artinya tak seperti yang Anda maksud,” tukas Keld.

Para peserta seminar ketika itu, turut membagikan pengalamannya kepada hukumonline. Tika, seorang lawyer, mencontohkan sebuah kata yang kerap ditemuinya dalam penyusunan kontrak berbahasa Inggris. Frasa ‘Provided that’, misalnya. Bila diterjemahkan secara harfiah, ‘provided that’ bisa diartikan ‘membuktikan bahwa’, padahal arti sesungguhnya dalam kontrak bisa dipersamakan dengan penggunaan kata ‘if’.

“Sebaiknya lawyer tak perlu pakai kata yang tak dipahami artinya hanya sekadar untuk keren-kerenan, karena nanti bisa misleading. Mending kita menggunakan PE yang lebih mudah dicerna klien dan lebih clear,” katanya.

  1. Terlalu banyak menggunakan kata ‘Shall’

Masih ada lawyer Indonesia beranggapan bahwa kata shall bisa digunakan untuk semua kondisi, bahkan cenderung menyamakan penggunaan kata shall dan must. Padahal, risiko hukumnya tentu berbeda. Must berhubungan erat dengan kewajiban (obligation), sedangkan shall berarti hanya sekadar ‘harus’ (tak berimplikasi). Terlebih, governing language yang berlaku dalam perancangan kontrak di Indonesia adalah bahasa Indonesia.

Artinya, jika maksud kontrak berbahasa Indonesia itu sebetulnya adalah wajib, namun diterjemahkan oleh lawyer menggunakan kata shall, maka ke depan klien asing yang tak paham terkait perbedaan itu jelas akan terjerat risiko hukum karena tanggung jawabnya terabaikan. “Itulah mengapa di beberapa aturan perundang-undangan di Amerika Serikat menegaskan keharusan menghindari penggunaan kata shall dalam perancangan kontrak. Mayoritas western lawyers kini menggunakan must demi menjamin kepastian makna,” jelasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua