Kamis, 26 Maret 2020

Imbauan Peradi untuk DPC, Koordinator Wilayah, dan Anggota dalam Menyikapi Covid-19

Menyikapi virus corona (covid-19), DPN Peradi mengeluarkan imbauan bagi DPC, koordinator wilayah, dan anggotanya.
CT-CAT
Perhimpunan Advokat Indonesia. Foto: istimewa.

Jumlah kasus terinfeksi (positif) covid-19 di Indonesia terus meningkat. Per hari ini (26/3), secara akumulatif angka pasien positif mencapai 893 orang, dengan korban meninggal 78 orang dan pasien sembuh mencapai 35 orang. Sejumlah kebijakan pun telah dikeluarkan pemerintah, seperti social distancing dan work from home (WFH). Selain itu, ada pula gerakan sosial bertagar #dirumahsaja untuk mencegah mobilisasi dan terbentuknya kerumunan untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas.

 

Menyikapi berbagai kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah soal penyebaran covid-19 di berbagai wilayah Indonesia, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) mengeluarkan imbauan yang ditujukan bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC), para koordinator wilayah, dan anggotanya. Berikut adalah enam imbauan yang disampaikan oleh Ketua Umum, Prof. Dr. H. Fauzie Y. Hasibuan, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal, Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.

 

 

  1. Mematuhi imbauan/peraturan/kebijakan/protokol resmi yang telah diterbitkan pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait upaya mencegah penyebaran covid-19.
  1. Advokat ikut membantu pemerintah mencegah penyebaran covid-19 dengan cara melakukan pembatasan pertemuan orang atau #dirumahsaja#, menjaga kebersihan lingkungan kantor dan rumah, mencuci tangan atau memakai pembersih tangan (hand sanitizer), dan menggunakan masker sesuai keperluan.
  1. Menunda pertemuan/rapat yang melibatkan banyak orang, menghindari keramaian, mengupayakan sedapat mungkin bekerja dari rumah (work from home), termasuk karyawan dalam menjalankan profesi.
  1. Memohon kepada pihak terkait agar sidang di pengadilan, pemeriksaan klien di kepolisian serta kejaksaan dilaksanakan tanpa mengabaikan kebijakan dan ketentuan pemerintah pusat dan daerah yang memiliki otoritas untuk mencegah penyebaran covid-19.
  1. Memanfaatkan aplikasi yang telah ada e-court, e-litigation, teleconference, atau lainnya.
  1. Membantu menjelaskan dan memberikan contoh kepada masyarakat perlunya mematuhi kebijakan/anjuran/imbauan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua