Jumat, 27 March 2020

SOP Impor Barang untuk Penanggulangan Covid-19

RED/YOZ

Penanggulangan Bencana (BNPB) menerapkan standar operasional dan prosedur (SOP) baru untuk mempermudah pemasukan impor barang untuk keperluan penanggulangan Covid-19.

Hal tersebut disusun dalam Standard Operational Procedure bersama Nomor 01/BNPB/2020, KEP-113/BC/2020 yang mulai berlaku pada 20 Maret 2020 sampai berakhirnya masa keadaan darurat bencana.

Salinan SOP menjelaskan kemudahan pemasukan barang impor diatur dengan importir atau penerima (pemohon) mengajukan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak impor, kemudian BNPB bersama kementerian/lembaga melakukan penelitian subjek pemohon.

Ketentuan subjek pemohon tersebut terdiri dari empat kategori yaitu pertama adalah jika pemohon merupakan instansi pemerintah atau Badan Layanan Umum (BLU) maka BNPB menerbitkan surat rekomendasi pengecualian ketentuan tata niaga impor.

Selanjutnya, instansi pemerintah atau BLU meneruskan permohonan ke kantor wilayah atau kantor pelayanan umum BC tempat pemasukan sehingga Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) Pembebasan akan diterbitkan.

Kategori kedua yaitu jika pemohon adalah yayasan atau lembaga nonprofit maka BNPB menerbitkan surat rekomendasi pengecualian ketentuan tata niaga impor sekaligus pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak impor.

Selanjutnya, yayasan atau lembaga nonprofit meneruskan permohonan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat Bea Cukai sehingga Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) Pembebasan akan diterbitkan.

Kategori ketiga yakni jika pemohon adalah orang perseorangan atau badan hukum swasta maka BNPB melakukan penelitian apakah barang impor bersifat nonprofit oriented atau profit oriented.

Jika bersifat nonkomersial maka pemohon harus menyerahkan surat hibah ke BNPB agar dapat dibuatkan surat permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak impor ke kantor wilayah atau kantor pelayanan utama BC tempat pemasukan agar Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) Pembebasan dapat diterbitkan.

Pemohon nonkomersial juga bisa menyerahkan surat hibah ke yayasan atau lembaga nonprofit lalu BNPB membuat surat rekomendasi izin pengecualian ketentuan tata niaga impor sekaligus pembebasan bea masik, cukai, dan/atau pajak impor.

Kemudian yayasan atau lembaga nonprofit membuat surat permohonan ke Direktur Fasilitas Kepabeanan sehingga Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) Pembebasan dapat diterbitkan.

Kategori keempat adalah permohonan dari pihak lain seperti kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan badan internasional dengan proses BNPB akan menerbitkan surat rekomendasi izin pengecualian ketentuan tata niaga impor.

Setelah barang impor tiba, seluruh pemohon harus mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mencantumkan nomor dan tanggal SKMK serta rekomendasi BNPB ke kantor pabean tempat pemasukan barang agar Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) dapat dikeluarkan.

Sementara untuk pemohon perseorangan atau badan hukum swasta bersifat nonkomersial juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada BNPB tentang realisasi impor dan distribusi barang atau pembagian barang kepada masyarakat.

Dalam rangka kemudahan proses pelayanan maka seluruh proses permohonan, penerbitan rekomendasi, penerbitan SKMK, dan pengajuan PIB dapat dilakukan secara elektronik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua