Jumat, 27 March 2020

Pemerintah Siapkan Mekanisme Pembiayaan JKN untuk Pasien Covid-19

Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD untuk penanganan Covid-19 terutama untuk pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan.
Adi Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan. Foto: Hol

Pandemi coronavirus disease (Covid-19) di Indonesia belum berakhir, pemerintah terus berupaya mengatasi penyebaran virus yang bermula dari Wuhan, China itu. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menekankan pembiayaan BPJS Kesehatan untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.

 

Jokowi mengatakan menghadapi pandemi Covid-19 ini tugas negara untuk menjamin pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara Indonesia. Jaminan ini dilakukan dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Untuk menjalankan kebijakan ini, pemerintah memerlukan landasan hukum baru karena MA telah mengabulkan sebagian uji materi Peraturan Presiden (Perpres) No.75 Tahun 2019 tentang Jaminan kesehatan.

 

Putusan MA itu intinya membatalkan kenaikan iuran JKN bagi peserta kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). “Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama pasien COVID-19,” kata Jokowi sebagaimana dikutip laman setkab.go.id, Selasa (24/3/2020). Baca Juga: Alasan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

 

Menindaklanjuti hal ini, Jokowi menekankan 3 hal. Pertama, penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan, sehingga terdapat kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit (RS). Tahun ini fokus pada kemampuan untuk menjaga RS agar dapat berfungsi penuh, terutama alur penjaminan pasien dalam perawatan dan proses percepatan penyaluran dana yang dibayarkan kepada RS.

 

Kedua, terkait pembiayaan JKN untuk pasien Covid-19, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyiapkan beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan bencana wabah Covid-19 melalui APBN atau APBD. “Kita harus memastikan bahwa gubernur, bupati, wali kota juga melakukan realokasi anggaran APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19,” kata dia.

 

Ketiga, Menteri Kesehatan diminta segera menetapkan norma, standar, dan prosedur yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan jaminan kesehatan untuk pasien Covid-19. Penetapan itu antara lain terkait informasi, fasilitas kesehatan, besaran biaya pelayanan, serta pendataan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan akibat dampak Covid-19.

 

Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pada intinya BPJS Kesehatan siap melaksanakan kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Peraturan pelaksana untuk menjalankan kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan. “Kami akan menjalankan apa yang ditugaskan pemerintah,” kata Iqbal ketika dihubungi, Jumat (27/3/2020).

 

Benahi beberapa regulasi

Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar melihat selama ini pembiayaan pasien Covid-19 ditanggung pemerintah melalui anggaran Kementerian Kesehatan. Sesuai Pasal 60 UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

 

“Pandemi Covid-19 ini masuk dalam kategori bencana nasional nonalam,” kata Timboel.

 

Mengenai rencana pemerintah akan menjamin pelayanan kesehatan pasien Covid-19 melalui JKN, Timboel menilai rencana ini baik agar tidak ada dualisme penjaminan bagi pasien Corona atau yang masih diduga. Dia mengaku beberapa pertanyaan yang diterima BPJS Watch, antara lain masyarakat bingung terkait penjaminan kasus Covid-19 antara dijamin pemerintah, BPJS Kesehatan, atau dibayar sendiri.

 

Namun, dia menyarankan sebelum menjalankan kebijakan ini agar pemerintah membenahi beberapa regulasi, seperti Pasal 52 ayat (1) huruf o Perpres No.82 Tahun 2018 yang menyatakan pembiayaan atas kejadian bencana atau wabah tidak ditanggung JKN. Selain itu, perlu merevisi Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres No.75 Tahun 2019 terkait putusan MA tentang kenaikan iuran BPJS.

 

“Revisi regulasi ini penting untuk memastikan dasar hukum BPJS Kesehatan menjamin pembiayaan kesehatan bagi pasien Covid-19,” ujarnya. Baca Juga: Program JKN Tak Jamin Pembiayaan Layanan Kesehatan Virus Corona

 

Timboel menilai dana jaminan sosial (DJS) BPJS Kesehatan masih terancam defisit. Jika pembiayaan pelayanan kesehatan kasus Covid-19 ditanggung JKN, potensi defisit semakin besar. Pelaksanaannya nanti juga akan terkait respon RS yang klaimnya belum dibayar BPJS Kesehatan.

 

“Jangan sampai kebijakan ini meningkatkan utang BPJS Kesehatan ke RS dan denda 1 persen karena terlambat membayar klaim RS. Jika utang semakin tinggi, maka mengganggu cash flow RS yang berdampak pada operasional RS,” lanjutnya

 

Dia mengusulkan Menteri Keuangan untuk membayar iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam waktu 6 bulan dimuka yang besarannya sekitar Rp24 triliun. Ini penting untuk menutup utang BPJS Kesehatan ke RS. Kemudian, dia mengingatkan apakah pembiayaan untuk pasien Covid-19 ini sudah masuk dalam paket INA-CBGs atau akan dibayar melalui skema fee for service?

 

Kemudian bagaimana bagi orang yang terpapar Covid-19, tapi belum menjadi peserta JKN atau kepesertaannya tidak aktif? Menurut Timboel hal ini harus diantisipasi dan pelayanan harus dilakukan. “Saya berharap di Perpres revisi yang baru tersebut harus juga disebutkan rakyat yang belum jadi peserta JKN atau kepesertaannya nonaktif bila mengalami Corona tetap dijamin oleh JKN,” usulnya.

 

Terakhir, Timboel menyebut kebijakan ini harus mengatur RS yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa menerima pasien Covid-19 dengan penjaminan JKN. Ketentuan ini khusus untuk RS besar yang belum menjadi mitra BPJS Kesehatan. “Nanti tidak ada RS yang menolak pasien Covid-19 dengan alasan belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua