Jumat, 27 Maret 2020

Perlu Aturan Lanjutan Soal Stimulus Restrukturisasi Utang dan Larangan Debt Collector

Stimulus ini ditujukan bagi debitur beriktikad baik. Perlu aturan lanjutan dari OJK agar tidak menimbulkan moral hazard.
Mochamad Januar Rizki
Kantor OJK. Foto: RES

Dampak pandemi virus corona memukul telak perekonomian nasional, khususnya pada lapisan masyarakat berpenghasilan rendah. Terdapat stimulus ditujukan bagi masyarakat dengan memberikan kelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp10 milyar, baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Relaksasi tersebut akan diberikan penundaan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga.

 

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sementara waktu melarang penarikan kendaraan oleh debt collector. Penghentian sementara debt collector tersebut merupakan bagian relaksasi, sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat atau debitur yang terdampak langsung virus Corona.

 

Sejumlah relaksasi tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja perusahaan jasa keuangan khususnya  industri pembiayaan. Hal ini karena perusahaan akan kehilangan potensi pendapatannya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya operasional.

 

Meski demikian, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan pelaku usaha mendukung program stimulus tersebut. Namun, dia mengingatkan stimulus tersebut ditujukan kepada debitur yang patuh dan memang terkena dampak langsung virus corona tersebut. Kemudian, dia menginginkan agar stimulus ini tidak dimanfaatkan oleh debitur nakal dengan rekam jejak buruk dalam kewajiban pembayaran utangnya.

 

(Baca: Transaksi Digital Salah Satu Upaya Pencegahan Virus Corona)

 

Sehingga, menurut Suwandi, pihaknya menunggu aturan lebih lanjut mengenai stimulus ini yang harus dikeluarkan OJK. “Perlu aturan lebih lanjut sudah pasti dan sudah jelas bantu orang-orang seperti tenaga lepas harian dan ojek online. Namun, apa yang disampaikan itu seolah-olah orang enggak bayar selama setahun. Kalau begitu, uang kita dari mana dan bayar ke banknya bagaimana. Kami mau gaji karyawan bagaimana. Pelaku usaha berkomitmen membantu bagi nasabah yang berkelakuan baik bukan nasabah nakal,” jelas Suwandi, Jumat (27/3).

 

Selain itu, Suwandi juga menegaskan masih banyak kasus objek leasing yang tidak lagi dikuasai oleh debitur. Menurutnya, kondisi tersebut menandakan debitur menunjukan iktikad tidak baik, sehingga seharusnya objek leasing tersebut dapat dieksekusi.

 

Dalam penjelasan OJK, stimulus yang diberikan ini mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Sementara OJK sedang melakukan finalisasi bentuk produk hukum setelah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) agar penerapannya tidak menimbulkan moral hazard.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua