Sabtu, 28 March 2020

Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19

Dinilai banyak instrumen hukum yang salah digunakan.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi: BAS

Dua lembaga riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebut Pemerintah melakukan salah langkah hukum mengenai Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19. Kesalahan ini diyakini menimbulkan dampak serius di kemudian hari. “Secara hukum, belum terjadi penetapan status darurat bencana sampai sekarang,” kata Qurrata Ayuni, Peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI), kepada Hukumonline.

 

Ia mengacu isi Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.

 

Keputusan tersebut merujuk dokumen sebelumnya yaitu Keputusan Kepala BNPB No.9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia. Padahal Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak berwenang melakukan penetapan status keadaan bencana. Penetapan status itu menjadi kewenangan Presiden untuk skala nasional dan masing-masing kepala daerah sesuai wilayah terjadinya skala bencana. “Bisa dilihat di Pasal 51 Undang-undang tentang penanggulangan bencana,” katanya yang biasa disapa Ayu.

 

Pasal yang dimaksud Ayu menegaskan bahwa penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

 

Ayu berpendapat seharusnya surat keputusan yang dibuat oleh Kepala BNPB hanya bernilai di pernyataan internal BNPB, terutama terkait penggunaan dana siap pakai di BNPB. Namun melihat isi judul dan isi keputusan perpanjangan, tampak bahwa Kepala BNPB bertindak melakukan penetapan status keadaan bencana.

 

Ayu belum menemukan dokumen hukum yang diakui hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai penetapan status keadaan bencana. Presiden memang menerbitkan Keputusan Presiden untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB. Keputusan Presiden yang kemudian diubah lagi itu pun sama-sama tidak menyebutkan sama sekali penetapan status keadaan bencana. “Silakan periksa tiap pasalnya, sama sekali tidak menyatakan penetapan status darurat bencana nasional. Itu hanya pembentukan kepanitiaan penanganan Covid-19,” kata Ayu.

 

Ia merujuk Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertanggal 13 Maret 2020 yang diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua