Sabtu, 28 March 2020

Hambat Importasi Produk, Alasan Omnibus Cabut Pasal 20 UU Paten

Kalau importasi tidak dianggap sebagai pelaksanaan paten, kebijakan ini akan memberatkan pemegang paten.
Hamalatul Qur'ani
Razilu, Staf Ahli Menkumham Bidang Ekonomi, dalam acara Webinar hukumonline dan Ditjen Kekayaan Intelektual. Foto: RES

Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten melalui Pasal 110 RUU Cipta Kerja telah memantik kritik, utamanya kalangan akademisi. Sejumlah akademisi meminta agar pasal yang menjadi ruh UU Paten itu tak dihapuskan. Suara kritis akademisi mungkin tak akan berpengaruh banyak. Pemerintah bersikeras Pasal 20 UU Paten bertentangan dengan TRIPs. Lagipula ada protes dari kalangan pengusaha berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dalam UU Paten.

Kritik soal penghapusan pasal 20 ini sudah ditulis melalui tulisan sebelumnya yang berjudul Omnibus Law Dianggap Cederai Sejarah Paten. Dalam wawancara langsung hukumonline dengan Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM bidang ekonomi, Razilu, ada beberapa legal standing menarik yang melatarbelakangi rencana penghapusan Pasal 20 UU Paten. Ia meyakini langkah serupa dilakukan banyak negara.

“Kemungkinan besar semua negara sudah menghapusnya, karena itu tidak sesuai dengan TRIPs, dan menyulitkan dari segi pelaksanaan paten,” ujar Razilu saat disambangi sesudah mengisi webinar hukumonline bertajuk ‘Memahami Seluk Beluk Hak Kekayaan Intelektual, di Jakarta,Selasa, (24/3).

Perlu diketahui, satu hal yang paling penting terkait paten adalah fleksibilitas pelaksanaan paten. Sementara, Pasal 20 UU Paten mempersyaratkan setiap pihak yang ingin melaksanakan paten di Indonesia, maka proses pembuatan produk tersebut harus dilakukan di Indonesia. Untung ataupun rugi, tetap pembuatan produk harus dilakukan di Indonesia.

Dengan ketentuan itu, produk impor menjadi dianggap tak memenuhi prasyarat pelaksanaan paten di Indonesia. Wajar saja, karena proses pembuatannya tidak di Indonesia. Padahal, terkait paten tertentu yang proses pembuatannya rumit, akan sangat rumit pula bila pabriknya juga harus dibuat di Indonesia.

Lebih rinci, Razilu mencontohkan sebuah perusahaan farmasi AS misalnya, menemukan jenis zat adiktif baru terkait dengan obat. Bila paten zat tersebut ingin didaftarkan di Indonesia, maka ‘mau tidak mau’ perusahaan itu harus membangun pabriknya terlebih dahulu di Indonesia. Padahal, mungkin saja bahan baku zat tersebut tidak ada di Indonesia, mungkin juga orang yang ahli terkait hal itu tidak ada di Indonesia.

Jika hambatan itu tidak dipikirkan, ujungnya produk paten tertentu menjadi tidak profitable. Ingat, sistem paten mempersyaratkan, bila sudah ada pihak yang mendaftarkan jenis paten tersebut, artinya pihak lain sudah tidak lagi diperkenankan mendaftarkan paten jenis itu. Dengan adanya hambatan keharusan melakukan proses di Indonesia, hal ini memicu kritik dari Luar Negeri dan akhirnya menghambat laju investasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua