Sabtu, 28 Maret 2020

Advokat Diminta Ikut Bantu Pemerintah Cegah Covid-19

Terbetik kabar bahwa Eko Suryowidarto, Ketua Bidang Keanggotaan di Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) menghembuskan nafas terakhir, pada Selasa (24/3) lalu. Meninggalnya Eko di saat merebaknya virus corona mengkhawatirkan pengurus pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Virus dapat saja menyebar kepada advokat apalagi profesi ini sering mendatangi ruang yang dihadiri banyak orang seperti ruang sidang.

“Kami masih belum mendapatkan konfirmasi pasti. Masih sebatas informasi dari istri almarhum,” kata Sekretaris Jenderal Peradi, Thomas E. Tampubolon ketika diminta konfirmasi. Hukumonline telah meminta konfirmasi kepada Thomas di hari wafatnya Eko. Saat itu ia menjanjikan akan berusaha mendapatkan konfirmasi lebih dulu dari Rumah Sakit yang merawat Eko sebelum wafat.

Thomas mengatakan bahwa almarhum Eko memiliki penyakit lain. “Sebelum dirawat di RSUD Pasar Minggu memang sempat kami hubungi lalu dia bilang sesak napas. Kami belum bisa pastikan sebab kematiannya,” Thomas menambahkan. Ia mengaku bahwa Eko masih sempat berkontak dengan pengurus dan staf Peradi untuk mengurus persiapan Musayawarah Nasional.

“Tentu kami berharap informasi itu  bisa kami dapatkan untuk antisipasi bagi rekan-rekan di Peradi yang sempat berkontak dengannya,” ujar Thomas. Ia menyarankan rekan-rekan advokat atau staf Peradi yang merasa berkontak dengan Eko agar memeriksakan diri. Setidaknya untuk memastikan diri berstatus Orang Dengan Pengawasan (ODP). Apalagi Thomas menerima kabar bahwa istri almarhum Eko pun sedang melakukan isolasi diri di rumah.

Peneluran hukumonline ke pihak istri almarhum hanya memperoleh catatan dari status di akun Facebook berinisial RS. Ia mengatakan bahwa suaminya adalah suspect Covid-19 sebelum wafat meskipun hasil tes dari pihak rumah sakit belum diterima secara resmi. Secara khusus RS meminta rekan-rekan suaminya memeriksakan diri. “Mohon perhatian untuk teman-teman suami saya yang belum lama kontak atau dekat suami saya. Apabila mengalami batuk-batuk agar segera rontgen dan cek darah,” katanya lewat tulisan di akun pribadinya tersebut.

(Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Peradi Usulkan Sidang Perkara Pidana Secara Online).

DPN Peradi merespon kabar ini dengan segera menerbitkan imbauan resmi. Thomas mengaku bahwa awalnya belum terbit imbauan resmi bagi para anggotanya mengenai wabah Covid-19. “Oleh karena itu kabar ini membuat kami merasa perlu segera menerbitkan imbauannya,” kata Thomas kepada hukumonline.

Berikut enam butir imbauan dari DPN Peradi untuk anggotanya di seluruh Indonesia. Pertama, mematuhi imbauan/peraturan/kebijakan/protokol resmi yang telah diterbitkan Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah terkait upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Kedua, advokat ikut membantu Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara melakukan pembatasan pertemuan orang atau #dirumahsaja, menjaga kebersihan lingkungan kantor dan rumah, mencuci tangan atau memakai pembersih tangan (hand sanitizer) dan juga memakai masker sesuai keperluannya. Ketiga, menunda pertemuan/rapat yang melibatkan banyak orang, menghindari keramaian, mengupayakan sedapat mungkin bekerja dari rumah (Work from Home) termasuk karyawan dalam menjalankan profesi.

Keempat, memohon kepada pihak terkait agar sidang di pengadilan, pemeriksaan klien di Kepolisian dan kejaksaan dilaksanakan tanpa mengabaikan kebijakan dan ketentuan Pemerintah Pusat dan Daerah yang memiliki otoritas untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kelima, memanfaatkan aplikasi yang telah ada e-court, e-litigation, teleconference, atau lainnya. Keenam, membantu menjelaskan dan memberikan contoh kepada masyarakat perlunya mematuhi kebijakan/anjuran/imbauan Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Imbauan ini tercatat sebagai langkah resmi kedua Peradi sebagai organisasi ikut mencegah Covid-19. Sebelumnya Peradi memutuskan menunda hajatan Musyawarah Nasional di Surabaya, Jawa Timur akhir Maret ini. Tujuannya untuk mencegah potensi penyebaran Covid-19 dari dan ke ribuan anggota Peradi yang mungkin hadir dari seluruh Indonesia.

(Baca juga: Munas Peradi Diundur Tanpa e-Voting, PKPA Mungkin E-Learning).

Hukumonline ikut mengimbau semua pihak terutama kalangan praktisi di dunia hukum untuk berpartisipasi menangani wabah Covid-19. Berbagai protokol medis yang dieterbitkan oleh otoritas seharusnya dipatuhi. Batasi kontak fisik dengan banyak orang dan gunakan alat pelindung diri yang memadai saat harus berkontak di kawasan ramai. Terutam di zona merah penyebaran Covid-19.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua