Sabtu, 28 March 2020

MA Tolak Kasasi Pimpinan Soal Rotasi Pegawai, Ini Respons KPK

“Tidak ada masalah ditempatkan di manapun”.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap rotasi pegawainya. Berarti putusan pimpinan KPK yang merotasi sejumlah pegawainya dari jabatan sebelumnya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kasasi ini diputus oleh oleh tiga orang hakim agung yaitu Yodi Martono Wahyunadi, Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin. “Tolak kasasi,” ujar para hakim agung dilansir dari laman resmi MA.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro belum merespon saat ditanya apa pertimbangan tiga hakim agung itu dalam memutus perkara ini. Andi hanya memberikan cuplikan putusan tersebut sebagaimana dilansir kepaniteraan.mahkamahagung.go.id. Dalam laman tersebut selain memuat amar putusan dan para hakim yang mengadili juga menyebut putusan ini diketok pada 10 Maret 2020.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku telah mengetahui adanya informasi ini. Ia mengatakan, sebagai aparat penegak hukum pihaknya sangat mengerti bahwa produk peradilan seperti putusan harus dihormati. Apalagi putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Sebagai sebuah produk peradilan, apalagi telah berkekuatan hukum tetap, tentu KPK menghargai putusan tersebut. Kami menghormati independensi Hakim yang memutusnya,” ujar Ali.

(Baca juga: Alasan Tiga Pegawai KPK Gugat ke PTUN).

Namun, secara resmi pihaknya belum menerima salinan putusan secara lengkap ataupun petikan putusannya. Dan nantinya setelah mendapat dokumen tersebut, KPK akan mempelajarinya lebih dulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia mengklaim KPK tetap menghargai hak-hak para pegawainya.

“Sejak awal, di era Pimpinan sebelumnya, Pimpinan juga sudah mengatakan menghormati hak-hak pegawai KPK tersebut. Kami sudah menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme di peradilan,” terangnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua