Senin, 30 March 2020

Ada Beragam Implikasi Jika Karantina Wilayah Ditetapkan

Karantina perlu dilakukan, tetapi harus ada aturan dan pemenuhan hak masyarakat..
Aji Prasetyo
Ilustrasi penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus. Foto: RES

Pemerintah sedang mengkaji rencana untuk melakukan karantina di beberapa wilayah di Indonesia. Saat ini pijakan hukumnya sedang dipersiapkan. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh. Mahfud MD menyebut pemerintah akan mengeluarkan aturan khusus mengenai karantina wilayah berupa Peraturan Pemerintah (PP).

PP ini merupakan amanat UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 10 UU Kekarantinaan Kesehatan menyatakan tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat diatur lebih lanjut dengan PP. Inilah yang kini sedang dipersiapkan.

Jika pemerintah telah menetapkan status karantina suatu wilayah, ada implikasi terhadap masyarakat. Mahfud menjelaskan pembatasan melakukan kegiatan sosial seperti berkumpul, pembatasan bersentuhan secara fisik merupakan upaya karantina sebagai bagian dari kebijakan mencegah penyebaran Covid-19. Salah satu yang dapat dilakukan adalah karantina wilayah. Dalam karantina wilayah, ada pembatasan penduduk dalam suatu wilayah tertentu melalui pintu masuk. Mobilitas penduduk dicegah agar tidak terjadi penyebaran penyakit yang lebih luas.

“Saya sampaikan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, itu memang kita mengenal karantina kewilayahan. Artinya kira-kira membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama," kata Mahfud, Jumat kemarin.

(Baca juga: Corona dan Rangkaian Hukum di Sekitarnya).

Pembatasan mobilitas orang, diakui atau tidak, akan berimplikasi pula pada aspek ekonomi, sosial dan budaya. Itu sebabnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan pentingnya Pemerintah memperhatikan hak-hak masyarakat sehubungan dengan pembatasan ruang gerak. Misalnya, memperhatikan apa yang diatur dalam Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) yang diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005 (Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights).

Pasal 12 Kovenan Ekosob menegaskan antara lain negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani; langkah-langkah yang diambil negara peserta adalah untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya. Demikian pula apa yang diatur dalam Siracuse Principles. “Kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu agar negara mengambil langkah-langkah terkait adanya ancaman serius bagi kesehatan penduduk atau individu anggota masyarakat. Langkah-langkah ini harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi mereka yang sakit dan terluka,” demikian antara lain pernyataan Komnas HAM.

UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengatur langkah-langkah pencegahan penyebaran penyakit. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua