Senin, 30 March 2020

Polemik Keterbukaan Informasi Pasien Covid-19 Akibat Regulasi yang Tak Memadai

 

“Jadi kalau pemerintah mau membuka data pribadi pasien dan lokasi, itu harus dipastikan tidak sampai mengidentifikasi atau pasien ini. Jadi jangan sampai identitas yang positif Covid-19 itu terbuka atau diketahui publik,” tegas Wahyudi.

 

Wahyudi juga mengingatkan tentang keberadaan Pasal 17 h UU KIP yang mengklasifikasikan data pribadi sebagai informasi yang dikecualikan dalam informasi publik. Ia mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat banyak informasi terkait Covid-19 yang belum sepenuhnya tersampaikan kepada publik. Hal ini menjadi dasar munculnya beberapa gugatan terkait informasi Covid-19.

 

Menurut Wahyudi, terdapat problem regulasi yang tengah dihadapi pemerintah saat ini. Regulasi yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19 tidak cukup konprehensif memenuhi kebutuhan saat ini. Meskipun UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah ada, namun sejumlah aturan pelaksana dari UU dimaksud hingga saat ini belum juga diterbitkan. 

 

“Ini berbeda dengan negara-nagara lain seperti Korsel atau Singapura, aturannya relatif komprehensif,” terang Wahyudi. 

 

Ia mencontohkan Pasal 15 UU Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur tentang surveilens orang dalam situasi darurat. Hal ini hingga saat ini tidak bisa dilaksanakan karena hingga saat ini tidak ada peraturan teknis dari norma tersebut. Bagaimana surveilens dilakukan? Batasan-batasan yang harus diperhatikan. Kesemuanya masih belum diatur.

 

Problem selanjutnya menurut Wahyudi adalah terkait kesadaran publik tentang informasi pribadi. Bagaimana publik bisa memilah mana informasi yang harusnya mereka ketahui dan mana yang mereka tidak perlu tahu. Menurut Wahyudi, publik tidak perlu mengetahui siapa nama pasien positif Covid-19 berikut beberapa informasi lainnya. 

 

“Cukup dia mengetahui lokasi yang pernah dikunjungi pasien itu. Sehingga dalam rentang waktu tertentu dia mengisolasi diri gitu kan. Melaporkan ke institusi kesehatan misalnya ada indikasi dia mengarah ke terinfeksi virus itu kan. Levelnya itu aja informasi yang harus mereka ketahui,” urai Wahyudi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua