Senin, 30 March 2020

Penanganan Covid-19 Harus Berperspektif HAM

Pemerintah akhirnya memutuskan menerapkan pembatasan sosial dalam skala besar disertai pemberian sanksi secara ketat bagi yang melanggar.
Ady The DA/Agus Sahbani
Presiden Jokowi: Foto RES

Pemerintah terus berupaya menanggulangi/mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sebagian kalangan mengusulkan pemerintah melakukan lockdown atau penutupan akses keluar masuk di wilayah tertentu atau karantina wilayah, seperti yang sudah diterapkan sejumlah daerah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai penanggulangan Covid-19 sudah dalam situasi darurat. Karena itu, tindakan karantina wilayah atau lockdown dirasa perlu dilakukan segera untuk beberapa daerah seperti di Jabodetabek. Namun, Taufan mengingatkan apapun langkah yang diambil pemerintah tetap menggunakan perspektif HAM dalam tata kelola penanganan Covid-19 ini.

 

Dalam konteks HAM, sedikitnya ada 6 prinsip dan pedoman bagaimana melakukan pembatasan, penundaan, dan pengurangan penikmatan HAM. Pertama, penetapannya harus berdasarkan hukum. Kedua, pernyataan, pemberitahuan dan penghentian darurat. Ketiga, tidak membatasi nonderogable rights. Keempat, benar-benar dibutuhkan. Kelima, pengaturan jelas, ketat, dan tidak multitafsir. Enam, menekankan proporsionalitas.

 

“Karantina wilayah perlu dilakukan segera, terutama Jabodetabek dan pemerintah harus pastikan juga dukungan (jaminan, red) kebutuhan masyarakat,” kata Taufan ketika dikonfirmasi, Senin (30/3/2020). Baca Juga: Dukungan untuk Pemerintah Terbitkan PP Karantina Wilayah

 

Selaras dengan itu, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal untuk Presiden Joko Widodo antara lain penguatan legalitas penanggulangan Covid-19; platform kebijakan yang terpusat dan dikelola oleh pemerintah pusat; karantina wilayah secara proporsional; tindakan yang lebih dalam kebijakan social/physical distancing; mekanisme update situasional; respon atas overcrowding di lapas dan rutan agar tidak menjadi penyebaran wabah Covid-19.

 

Selain itu, Taufan menyebut lembaganya mengusulkan pemerintah menerapkan sanksi tegas berupa denda dan pidana pada peristiwa khusus; menggunakan teknologi secara maksimal; pemberian jaminan hidup langsung bagi semua; kebijakan untuk belajar/bekerja di rumah tanpa menimbulkan tambahan beban bagi keluarga.

 

Selanjutnya, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah menerbitkan kebijakan khusus untuk menunjang para petugas dan pekerja medis untuk perlindungan yang maksimal; kebijakan khusus terkait pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi penyandang disabilitas. “Penyadaran kepada publik guna memerangi stigma yang terdapat di masyarakat, serta menjamin dan memastikan tidak ada kebijakan PHK sepihak terhadap buruh dan para pekerja.”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua