Selasa, 31 Maret 2020

Paksaan Pemerintahan Guna Mengatasi Covid-19 Oleh Sudarsono*)

 

Secara normatif, frasa “Paksaan Pemerintahan” antara lain dapat ditemukan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, yang menempatkan Paksaan Pemerintahan sebagai salah satu jenis Sanksi Administratif. Bentuk Paksaan Pemerintahan berdasar UU Lingkungan Hidup tersebut antara lain berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pembongkaran, hingga penghentian sementara seluruh kegiatan.

 

Dalam menangani kasus pandemi Covid-19, dasar kewenangan penggunaan Paksaan Pemerintahan merujuk pada UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini menyatakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat berupa penyelamatan dan evakuasi masyarakat, hingga pemberian wewenang kemudahan akses bagi Badan Penanggulangan Bencana untuk melakukan penyelamatan.

 

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, terdapat beberapa bentuk Paksaan Pemerintahan, antara lain: “pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat” (Pasal 25 ayat (1) PP 21/2008).

 

Selanjutnya, pada tahap penyelamatan korban bencana, Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD berdasarkan Pasal 46 ayat (2) PP 21/2008 mempunyai kewenangan yang bersifat Paksaan Pemerintahan, berupa: (a) menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa; (b) menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan; (c) memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi; (d) hingga mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi.

 

Dasar hukum untuk melaksanakan Paksaan Pemerintahan melawan Covid-19 juga dapat ditemukan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang dalam Pasal 59 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, hingga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

 

Paksaan Pemerintahan berada pada ranah diskresi, sehingga Pemerintah dapat memilih menggunakan Paksaan Pemerintahan ini ataupun tidak menggunakannya. Apabila Pemerintah hendak menggunakan Paksaan Pemerintahan, Pemerintah harus telah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dan memilih bentuk Paksaan Pemerintahan yang paling efektif.

 

Misalnya, jika Paksaan Pemerintahan yang dipilih adalah menutup suatu wilayah, maka Pemerintah harus mengerahkan aparaturnya untuk mengawasi wilayah tersebut, melarang orang memasukinya, mendirikan pos pemeriksaan kesehatan, menjamin keamanan wilayah, dan menjamin ketersediaan kebutuhan hidup dasar sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU 24/2007 juncto Pasal 52 PP 21/2008.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua