Selasa, 31 March 2020

Dari Protokol Hingga Imbauan: Kenali Aneka Jenis Beleidsregel Terkait Covid-19

Lembaga pemerintah dan organisasi profesi menerbitkan kebijakan teknis untuk mencegah penyebaran virus corona.
Muhammad Yasin
Ilustrasi aneka ragam aturan kebijakan yang diterbitkan. Ilustrator: BAS

Ketika coronavirus disease (Covid-19) mulai terdeteksi di Indonesia, Pemerintah menerbitkan beberapa protokol, yakni Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Area Institusi Pendidikan, dan Protokol Area dan Transportasi Publik. Setelah jumlah pasien terdeteksi dan area penularan makin meluas ada yang menerbitkan Surat Edaran (SE), semisal SE Walikota Tegal No. 443/002 tertanggal 15 Maret 2020, tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi CoronaVirus Disease (Covid-19) di Kota Tegal.

Ada yang menerbitkan surat imbauan seperti yang diterbitkan Perhimpunan Advokat Indonesia. Ada pula yang berupa instruksi, seperti Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  

Istilah ‘Protokol’, ‘Surat Edaran’, ‘Instruksi’ dan ‘Imbauan’ adalah produk hukum yang acapkali diterbitkan lembaga pemerintah atau lembaga negara lain yang bersifat independen. Dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara, jenis-jenis produk hukum semacam itu disebut sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel). Jimly Asshiddiqie (Perihal Undang-Undang, 2010: 273) lebih menyetujui penggunaan istilah ‘aturan kebijakan’ ketimbang peraturan kebijakan. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara itu, disebut beleids, policy, atau kebijakan, karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi.

Terbitnya aturan kebijakan ini di banyak negara tidak dapat dihindarkan karena dibutuhkan dalam praktik. Misalnya, Surat Edaran dari Menteri yang ditujukan kepada seluruh pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya, dituangkan dalam bentuk surat biasa, bukan berbentuk peraturan resmi layaknya Peraturan Menteri. Namun, isinya bersifat mengatur (regeling) dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian

Dalam praktik di Indonesia, aturan kebijakan yang dikenal dibuat dalam beberapa bentuk, antara lain: surat edaran (circular) misalnya Surat Edaran Bank Indonesia; surat perintah atau instruksi sepert Instruksi Presiden (Inpres); Pedoman Kerja atau Manual; Petunjuk Pelaksanaan atau Juklak; Petunjuk Teknis (Juknis), Buku Panduan (Guidance), Kerangka Acuan (Term of Reference), dan Desain Kerja atau Desain proyek (project design).

Lantas, apa sebenarnya makna protokol, Surat Edaran, instruksi, dan imbauan itu? Satu hal yang jelas, mereka adalah instrument yang digunakan pemerintahan untuk menyampaikan sesuatu kepada jajaran di bawah atau kepada masyarakat. Instrumen lain yang lazim diterbitkan pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan, dan surat keputusan (beschikking).

Protokol

Orang yang berlatar belakang sarjana hukum mungkin familiar dengan istilah protokol (protocol). Setidaknya dalam dua bidang, yakni hukum internasional dan di lingkungan profesi notaris.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua