Selasa, 31 March 2020

Urgensi Kebijakan Insentif Bagi Peserta Didik yang Belajar dari Rumah

Dengan adanya permintaan belajar dari rumah, pemerintah perlu mencari solusi dengan menetapkan kebijakan yang meringankan peserta didik dalam hal biaya pendidikan.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: HGW

Tim Advokasi Peduli Pendidikan Indonesia yang merupakan gabungan Advokat yang diinisiasi oleh Indra Rusmi, Johan Imanuel, Denny Supari, Muhammad Yusran Lessy, Niken Susanti, Intan Nur Rahmawati, Adi Setiyanto, Gunawan Liman, Ika Arini Batubara, dan Wendra Puji, meminta Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia untuk memberikan kebijakan meringankan atau insentif bagi pelajar sekolah sebagai peserta didik.

 

Desakan itu dikarenakan sejak virus Covid-19 menjadi pandemi di seluruh dunia menyebabkan kegiatan belajar menjadi Learn From Home (Belajar Dari Rumah) dengan waktu yang tidak dapat dipastikan.

 

Tim Advokasi menilai dengan adanya permintaan Learn From Home (Belajar dari Rumah) maka secara otomatis berkurangnya kontribusi dari tenaga pengajar terhadap peserta didik karena faktanya tenaga pengajar hanya memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik yang mana harus dikerjakan oleh peserta didik bagaimanapun caranya.

 

Di samping itu, Learn From Home menunjukan bahwa peserta didik harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung belajar di rumah. Padahal peserta didik telah membayar biaya SPP yang termasuk sarana dan prasarana sekolah yang tidak dapat digunakan sementara waktu karena operasional sekolah harus berhenti karena Pandemi Covid-19.

 

Tim Advokasi juga menilai bahwa banyak peserta didik telah membayar segala biaya pendidikan termasuk biaya ujian nasional tahun ajaran 2020, namun karena Pandemi Virus Covid-19, Ujian Nasional menjadi ditiadakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19).

 

“Atas fenomena tersebut di atas maka Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan seharusnya mencari solusi dengan menetapkan kebijakan yang meringankan peserta didik dalam hal biaya pendidikan,” tulis rilis Tim Advokasi yang diterima hukumonline, Senin (30/3).

 

(Baca: Ini Rangkaian Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak Virus Corona)

 

Menurut Tim Advokasi, sekurang-kurangnya biaya SPP yang ditagihkan kepada peserta didik seharusnya disesuaikan menjadi 50 % (lima puluh persen) selama Learn From Home sampai proses ajar mengajar normal kembali atau membuat kebijakan seadil-adilnya agar dapat meringankan para pelajar dalam kondisi ekonomi efek Pendemi Covid-19.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua