Selasa, 31 March 2020

DPP KAI Kecam Oknum Anggota Kepolisian Resor Buleleng, Bali atas Penangkapan Advokat

 

Itu sebabnya, DPP KAI mengutuk dan mengecam keras oknum anggota kepolisian di Kepolisian Resor Buleleng Bali yang secara sadar dan sengaja telah memperlakukan warga negara yang juga sejawat profesi advokat dengan sangat arogan, brutal, dan tidak manusiawi seperti penangkapan, penetapan status tersangka, penahanan, serta pengikatan tangan dan kaki dengan rantai besi. Apalagi, hal ini tidak sesuai bahkan bertentangan dengan:

 


  1. Undang Undang Dasar 1945;

  2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

  4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

 

“Berkaitan dengan hal tersebut, DPP KAI juga mendesak Kepala Kepolisian RI atau Kepala Kepolisian Daerah Bali untuk mengambil tindakan tegas memberhentikan dengan tidak hormat, siapa pun oknum anggota kepolisian yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam ‘skandal rantai besi’ yang sangat memalukan dan jauh dari program Polri Promoter yang selalu didengung-dengungkan selama ini,” sebagaimana ditulis dalam Surat Pernyataan Sikap DPP KAI.

 








Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI).


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua