Rabu, 01 April 2020

Payung Hukumnya Terbit, Dua Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar

Inilah poin-poin penting PP PSBB dan Keppres Darurat Kesehatan.
Aji Prasetyo
Ilustrasi pemberian masker. Foto: RES

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkaitan dengan pencegahan coronavirus disease (Covid-19). Untuk mendukung kebijakan tersebut Jokowi mengeluarkan aturan baru berupa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Keppres). 

Menurut Jokowi, sesuai Undang-Undang, Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)  ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan kepala daerah. Dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Dengan terbitnya PP ini, semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi, semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang, dan PP serta Keppres tersebut," ujarnya.

PP yang dimaksud Jokowi adalah PP No. 21 Tahun 2010 tentang PSBB. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yangdiduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut. Pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu. Namun ada syaratnya yaitu harus dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(Baca juga: Kini, Pemerintah Larang Sementara Orang Asing Masuk Indonesia).

"Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan," bunyi Pasal 2 ayat (2) PP tersebut.

Penetapan PSBB didasarkan pada dua kriteria. Pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dalam konteks ini, Jakarta dan Jawa Barat adalah dua wilayah yang paling banyak tersebar. Di Jakarta, pasien positif corona telah menyebar di tiap kecamatan. Kriteria kedua, ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Beragam peraturan kebijakan telah diterbitkan. Jauh-jauh hari Pemerintah meminta agar para karyawan bekerja di rumah, meliburkan sekolah, dan warga tidak melakukan aktivitas yang mengundang keramaian di tempat umum. Permintaan ini kembali disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) PP PSBB. Ayat (2) pasal yang sama mengatur pembatasan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua