Rabu, 01 April 2020

Di Tengah Wabah Covid-19, Kebutuhan Mendirikan Perusahaan Tetap Ada

 
























Periode



Jumlah Perizinan yang Diproses



Catatan



14 Februari – 1 Maret 2020



204.199 perizinan (39.618 berupa NIB)



Dua minggu sebelum virus Corona teridentifikasi.



2-18 Maret 2020



240.178 perizinan (47.114 berupa NIB)



Ada kenaikan sebesar 18,99 persen untuk NIB. Kenaikan di sektor perdagangan dan kesehatan.



17-31 Maret 2020



Tidak ada layanan tatap muka untuk sektor perizinan dan non perizinan. Pengiriman dokumen manual dilakukan via pos.


 

Hambatan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah melakukan pembaharuan sistem OSS dari Versi 1.0 ke 1.1 pada akhir tahun lalu. Menurut Leo, perbedaan yang cukup menonjol di OSS 1.1 adalah sektor perizinan yang diperluas, di mana pada 1.0 perizinan masih berfokus pada pendirian PT saja, namun OSS Versi 1.1 pelaku usaha bisa mengurus perizinan untuk Perseroan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

 

Dengan adanya OSS, Leo mengatakan bahwa arah pemerintah dalam mempermudah perizinan sudah benar. Hanya saja, pemerintah belum mengoptimalkan fitur-fitur di dalam OSS. Padahal, pemerintah ingin semua proses pendirian perusahaan pengembanganan seperti ekspansi dan lain-lain untuk perusahan sampai dengan proses penutupan diselesaikan melalui OSS.

 

“Sebenarnya sudah diakomodir di OSS terkait penutupan dan pengembangan usaha juga dilakukan melalui OSS, cuma fitur-fiturnnya belum dioptimalkan dan difungsikan secara maksimal. Setau kami fokus lebih ke proses pendirian dan perizinan untuk perusahaan baru, untuk perusahaan yang sudah eksis sebelum ada OSS mungkn ada di prioritas berikutnya, fitur tidak full tapi semua bisa dilakukan,” jelasnya.

 

Persoalan lainnya adalah terletak di izin lokasi. Izin lokasi masih menjadi masalah yang belum ada solusi, terutama karena izin lokasi dianggap sebagai pengganti izin domisili, padahal jelas berbeda. Leo menegaskan bahwa izin lokasi bukanlah pengganti izin domisili, karena baik izin lokasi maupun izin domisili berbeda dalam penggunaanya.

 

“Izin lokasi diberikan kepada perusahaan yang akan mengelola dan membangun sebuah kawasan, bukan perusahaan menyewa. Izin lokasi proses panjang dan tidak mudah dan besar, sedangkan perusahan-perusahaan yang tidak membangun di sebuah wilayah, tidak perlu izin lokasi, apalagi yang menyewa karena izin lokasi mungkin sudah dimiliki pemilik bangunan dan pemilik tanah. Banyak yang konsultasi ke kita,” ujar Leo.

 

Sementara itu, Andrey menilai bahwa setidaknya terdapat delapan kendala dalam pengurusan perizinan lewat OSS Versi 1.1. Misalnya koneksi server OSS yang belum stabil, interkoneksi antar sistem OSS, AHU, Dirjen Pajak dan Dinas Kependudukan belum sempurna, serta user guide yang belum jelas.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua