Rabu, 01 April 2020

Substansi yang Terlupa Pada Penanganan Corona Oleh: Richo Andi Wibowo*)

​​​​​​​Terdapat enam pandangan untuk lebih mendayagunakan hukum administrasi agar kebijakan pembatasan jarak fisik berjalan efektif.
RED
Richo Andi Wibowo. Foto: Hukumonline

Diyakini, masyarakat ingin pemerintah bertindak lebih tegas dari sekadar melakukan himbauan pembatasan jarak fisik. Presiden pun sepertinya juga sudah menangkap keinginan tersebut.

 

Hal ini diindikasikan dari arahan Presiden Jokowi tanggal 30 Maret lalu yang (salah satunya) menyatakan “saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi sehingga... tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil”.

 

Menariknya, sehari setelah arahan ini, pemerintah mengeluarkan PP No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

 

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah arahan presiden yang mengaitkan physical distancing dengan kebijakan darurat sipil sudah tepat? dan apakah PP PSBB yang baru saja keluar akan berhasil mempertegas, mendisiplinkan, dan mengefektifkan pembatasan jarak fisik?

 

In any case, adakah substansi hukum penting yang terlupa dan perlu dibadankan guna merespon harapan masyarakat dan arahan presiden di atas? Ketiga hal inilah yang akan coba dijawab oleh tulisan singkat ini.

 

Menyoal darurat sipil

Patut dikhawatirkan bahwa pernyataan Presiden tentang pembatasan jarak fisik dan kebijakan darurat sipil lebih terlihat sebagai pernyataan yang memburamkan daripada mencerahkan. Diyakini, kebijakan darurat sipil yang dimaksud merujuk kepada Perppu usang, Perppu Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Konteks Perppu tersebut adalah keadaan keamanan (vide pasal 1). Tentu hal ini tidak pas karena konteks penanganan pandemi Corona adalah “darurat kesehatan”.

 

Benar bahwa Perppu lama ini memberikan kewenangan penguasa darurat sipil untuk membatasi orang berada di luar rumah (Pasal 19), meminta pertemuan pertemuan besar untuk mendapatkan izin terlebih dahulu (Pasal 18).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua