Rabu, 01 April 2020

Beredar Dua Versi PP 21/2020, Ini Kata Kemensetneg

PP yang sah adalah paragraf pertama bagian Penjelasan Umum PP No. 21 Tahun 2020 tidak terdapat frasa “bencana nonalam…”
Agus Sahbani
Ilustrasi peraturan. Hol

Pemerintah memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) disertai pemberian sanksi secara ketat bagi yang melanggar. Keputusan ini diambil untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat dan masif. Kebijakan ini didasarkan Pasal 59 UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan PSSB bagian respon kedaruratan kesehatan masyarakat.

 

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing (penjarakan fisik di tempat publik) dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (30/3/2020) kemarin seperti dikutip setkab.go.id. Baca Juga: Payung Hukumnya Terbit, Dua Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar

 

Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Presiden meminta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga pemerintah daerah bisa bekerja. “Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukan kewenangan Pemerintah Daerah,” kata Presiden.

 

Sehari kemudian, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) pada 31 Maret 2020. Pada tanggal yang sama, Menkumham Yasonna H Laoly mengundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 91. Salinan sesuai aslinya disimpan di Kementerian Sekretariat Negara dan ditandatangani oleh Deputi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kemensetneg Lidya S Djaman.

 

Namun sejak terbitnya PP ini, Selasa (31/3/2020) kemarin, beredar dua versi PP 21/2020 yang hampir sama baik dari sisi substansinya yang berisi 7 pasal maupun nomor lembaran negara yang sama-sama bernomor 91. Bedanya, hanya seperti termuat dalam paragraf pertama Penjelasan Umum. Dalam PP 21/2020 I tidak terdapat frasa “bencana nonalam…”. Sedangkan, PP 21/2020 II terdapat frasa “bencana nonalam…”.

 











PP 21/2020 I



“Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemic sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.”



PP 21/2020 II 



“Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.”


 

Saat dikonfirmasi, Deputi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kemensetneg Lidya S Djaman mengaku tak mengetahui persis beredarnya dua PP No. 21 Tahun 2020 yang baru saja terbit itu. “Saya tidak paham ada versi PP yang berbeda yang beredar di masyarakat,” kata Lidya saat dikonfirmasi Hukumonline, Rabu (1/4/2020).    

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua