Kamis, 02 April 2020

PPKHI Sediakan Tempat Tinggal untuk Anggotanya yang Butuh Isolasi Mandiri

Menyikapi kebijakan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah terkait penyebaran covid-19 di berbagai wilayah Indonesia, PPKHI memberikan tempat tinggal dan wisma untuk isolasi mandiri bagi anggota yang telah dinyatakan sebagai ODP.
CT-CAT
Ketua Umum PPKHI Yudistira Ikhsan Pramana. Foto: istimewa.

Per Selasa kemarin (31/3), terjadi peningkatan jumlah pasien covid-19 di Indonesia menjadi 1.528 orang. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat dengan adanya rapid test massal. Telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, corona sendiri telah menginfeksi lebih dari 172 negara secara masif. Salah satu penyebabnya, terkait begitu umumnya gejala awal corona (bahkan tanpa gejala); sehingga proses deteksi cenderung lebih sulit dan memakan waktu lama.

 

Setidaknya, ada tiga jenis kategori penderita covid-19. Pertama, mereka yang mengalami gejala ringan, sedang, dan berat. Semakin parah gejalanya, pasien membutuhkan penanganan yang semakin kompleks, seperti rawat inap dan oksigen; bahkan ruang perawatan ICU untuk mencegah dampak komplikasi yang lebih parah seperti gagal napas, gagal jantung, stroke, hingga kematian. Sedangkan, untuk kasus ringan dan sedang—pasien akan dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri dan perawatan di rumah (kecuali mengalami kesulitan bernapas atau dehidrasi).

 

Untuk itu, menyikapi berbagai kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah terkait penyebaran covid-19 di Indonesia, Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) menyampaikan beberapa imbauan kepada DPD, DPC, dan seluruh anggota PPKHI terkait kinerja advokat. Melalui surat imbauan No. 002/H-DPN PPKHI/III/2020, ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi, seperti:

 

1. Mematuhi imbauan/peraturan/kebijakan/protokol resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah terkait upaya mencegah penyebaran covid-19 semakin meluas.

 

2. Advokat harap menjaga diri dan keluarga dengan imunitas tubuh yang sehat dengan menjaga pola makan teratur, serta waktu istirahat yang memadai, minimal tidur malam dengan 7 jam.

 

3. Memberikan pengertian kepada klien terkait dampak covid-19. Dalam hal surat-menyurat, pengiriman dapat dilakukan melalui email serta ojek online.

 

4. Melakukan koordinasi terkait ketentuan di pengadilan terhadap dampak covid-19 karena sebagian pengadilan sudah melakukannya secara online.

 

5. Menggunakan e-Court dan e-Litigation terhadap praktik dalam pengadilan terkecuali dalam saksi.

 

6. Menggunakan subtitusi terkait apabila kita merasa kurang sehat agar bisa diwakilkan.

 

Tempat Isolasi Mandiri

Khusus di poin ketujuh, PPKHI akan memberikan tempat selama 14 hari, bagi para anggota advokat yang sudah dianggap ODP (Orang dalam Pengawasan) dan PDP (Pasien dalam Pengawasan. Adapun selama proses pengawasan, segala kebutuhan makan akan ditanggung oleh DPN PPKHI.

 

Berikut adalah beberapa lokasi wisma dan tempat tinggal bagi ODP yang disediakan oleh PPKHI:

1. Wilayah Jawa Barat di Cibodas, Puncak, Bogor.

 

2. Wilayah Jakarta dan Banten di Jakarta.

 

3. Wilayah Sumatera di Kota Medan, Palembang, dan Bengkulu.

 

4. Wilayah Jawa Tengah di Semarang.

 

5. Wilayah Jawa Timur dan Bali di Bali.

 

6. Wilayah Kalimantan di Palangkaraya.

 

7. Wilayah Sulawesi di Palu dan Makassar.

 

Adapun bagi yang sedang atau membutuhkan perawatan di rumah sakit, PPKHI akan menanggung kebutuhan sembako anggota keluarga selama masa perawatan dan mendapatkan asuransi jiwa bagi yang KTA-nya masih berlaku serta melakukan perpanjangan satu kali.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI).

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua