Kamis, 02 April 2020

Cegah Covid-19, KY Lantik PNS Baru dengan Video Conference

Aida Mardatillah

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat melantik 21 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 untuk diangkat menjadi PNS dan 1 orang pejabat fungsional analis anggaran, Rabu (1/4) di Auditorium KY Jakarta. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini agak berbeda karena tidak dilakukan secara langsung, tetapi dengan metode jarak jauh memanfaatkan video conference melalui aplikasi Zoom.

 

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan physical distancing dari pemerintah untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19. Mengikuti kebijakan pemerintah itu untuk meminimalisir pertemuan karena pandemi Covid-19, pelantikan hanya diikuti 4 orang dari 21 CPNS yang hadir secara langsung untuk diambil sumpahnya. Sedangkan, sisanya mengikuti dari kediaman masing-masing dengan sambungan konferensi video.

 

“Pelantikan melalui aplikasi konferensi video ini mengikuti kebijakan pemerintah, physical distancing untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19,” ujar Kepala Biro Umum KY Supriatna dalam keterangannya, Rabu (1/4/2020).

 

Menurut Supriatna, teknis pelaksanaan pelantikan untuk PNS tahun pengadaan 2018 dan pejabat fungsional ini telah dikonsultasikan dengan Badan Kepegawain Negara (BKN) yang menyarankan agar dilakukan melalui metode jarak jauh.

 

“Sebagai gambaran singkat pelantikan pejabat fungsional analis anggaran ahli pertama merupakan tahapan akhir atas proses penyesuaian jabatan itu yang telah dimulai pada semester kedua tahun 2019. Sedangkan Pelantikan PNS tahun pengadaan 2018 bertepatan dengan masa kerja CPNS selama 1 tahun berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang mereka terima pada April 2019,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua