Kamis, 02 April 2020

DPR Diminta Tunda Pembahasan RUU Krusial di Masa Darurat Kesehatan

Terutama RKUHP, RUU Mahkamah Konstitusi, RUU ASN, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Cipta Kerja.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Pandemi Covid-19 yang semakin meluas nampaknya tak menyurutkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Namun, di masa Darurat Kesehatan Masyarakat yang baru ditetapkan Presiden Joko Widodo, DPR diminta menunda pembahasan sejumlah RUU krusial yang masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020 hingga dicabutnya masa darurat kesehatan dan kondisi kembali normal. Desakan itu datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

 

Anggota Koalisi, Erwin Natosmal Oemar menyayangkan langkah DPR yang bakal memasukkan sejumlah RUU krusial untuk dibahas di masa darurat kesehatan. Padahal, ada hal yang jauh yang lebih penting guna membantu mengatasi penyebaran wabah virus corona yang terus menyebar ke sejumlah wilayah Indonesia.

 

“Berdasarkan agenda rapat paripurna pada Kamis 2 April ini ternyata tak hanya membahas APBN, tetapi bakal membahas sejumlah RUU yang masih kontroversial,” ujar Erwin kepada Hukumonline, Kamis (2/4/2020). Baca Juga: DPR Diminta Fokus Bantu Tangani Covid-19

 

Sesuai agenda rapat paripurna, DPR bakal menentukan status pembahasan atas Revisi UU No 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU; Revisi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); RKUHP; Revisi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

 

Bahkan, RUU Cipta Kerja yang selama ini menuai penolakan di masyarakat. Kemudian dibahas pula Rancangan Peraturan Tatib DPR dan Rancangan Peraturan DPR tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Koordinator Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia ini mengakui prinsipnya tak ada larangan bagi anggota dewan berkumpul melaksanakan tugasnya sepanjang untuk kepentingan publik dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebarana wabah virus corona. Misalnya, fokus pada pembahasan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

 

“Termasuk pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020,” kata dia.

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengakui sebagai wakil rakyat yang sah, DPR memiliki kewenangan membahas sejumlah RUU ataupun peraturan internal. Namun demikian, pembahasan sejumlah RUU krusial yang menjadi polemik di masyarakat dalam status darurat kesehatan menjadi tindakan yang tidak patut. Misalnya seperti, RKUHP, RUU Cipta Kerja, RUU ASN, hingga RUU Pemasyarakatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua