Jumat, 03 April 2020

Mengenal Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Muatannya

Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis, mulai dari konstitusi hingga peraturan di level daerah.
CT-CAT

Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis, mulai dari konstitusi hingga peraturan di level daerah. Tidak hanya itu, kita juga mengakui keberadaan peraturan-peraturan lain dari beberapa lembaga spesifik. Ingin tahu apa saja peraturan yang dimaksud serta materi muatannya? Yuk, simak ringkasannya dalam Melek Hukum kali ini!

 

Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke http://www.hukumonline.com/klinik, tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawaban dulu ya!

 

1. UUD 1945

Selengkapnya: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia - bit.ly/HierarkiPeraturan

 

2. Ketetapan MPR

Selengkapnya: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia - bit.ly/HierarkiPeraturan

 

3. UU/Perpu

Selengkapnya: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia - bit.ly/HierarkiPeraturan

 

4. Peraturan Pemerintah

Selengkapnya: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia - bit.ly/HierarkiPeraturan

 

5. Perpres

Selengkapnya: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia - bit.ly/HierarkiPeraturan

 

6. Perda Provinsi & Kabupaten/Kota

Selengkapnya: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia - bit.ly/HierarkiPeraturan

 

7. Peraturan-Peraturan ini Juga Diakui

Selengkapnya: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia - bit.ly/HierarkiPeraturan

 

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) – bit.ly/UUD45;

 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (“Ketetapan MPR I/2003”) – bit.ly/TapMPRI_2003;

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) - bit.ly/UU12_2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 15/2019”) – bit.ly/UU15_2019.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua