Jumat, 03 April 2020

Alokasi Uang Besar untuk Penanggulangan Covid-19, Hal Ini Harus Diperhatikan!

Transparansi alokasi dan realokasi anggaran penanganan covid-19 sangat penting, demikian juga akuntabilitas penggunaannya.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang diterbitkan oleh Presiden, 31 Meret lalu mendapat apresiasi dari kebanyakan pihak. Perppu ini dirasa sebagai angin segar bagi upaya penyehatan kembali ekonomi ditengah gencarnya penyebaran pandemi Covid-19 yang hingga kini belum diketahui kapan akan berakhir.

 

Namun, untuk tetap menjaga kebijakan yang telah ditelurkan tersebut tetap dalam kaidah-kaidah yang seharusnya, tidak sedikit publik yang terus mencoba untuk mengingatkan pemerintah agar memperhatikan langkah-langkah lebih lanjut setelah diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut. 

 

Forum Indonesia Untuk Transparansi (FITRA) salah satunya. Fitra memberikan sejumlah catatan terkait langkah pemerintah yang memberikan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi dalam menghadapi dampak Covid-19. Menurut Sekertaris Jenderal (Sekjend) Fitra, Misbah Hasan kepada hukumonline mengungkapkan penyediaan anggaran Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun tersebut bukannya tanpa risiko.

 

Misbah menjelaskan sejumlah resiko yang telah ditabulasi oleh Fitra paska pengumuman terbitnya Perppu oleh Presiden. Pertama, terkait penyediaan besaran anggaran tersebut. Menurut Misbah, saat ini realisasi Pendapatan Negara baru mencapai Rp216,6 triliun (9,7% dari target APBN). Ini artinya, kas negara sedang minim). “Belum lagi per Maret 2020 Belanja Negara sudah mencapai Rp279,4 triliun,” ujar Misbah.

 

Kedua, pemerintah mengandalkan SiLPA APBN tahun lalu yang mana angkanya sebesar Rp46,4 triliun. Menurut Misbah, angka ini jelas tidak mencukupi. Apalagi kondisi perekonomian yang terkoreksi saat ini. Ia mencontohkan dari sisi aspek penerimaan perpajakan, PNBP, dan lain-lain. Menurut Misbah, pemerintah mesti mencari pendanaan dari sumber lain. 

 

Misbah memprediksi jalan keluar yang menjadi pilihan pemerintah masih bersumber dari hutang akan menjadi alternatif pertama. Hal ini terlihat dari perubahan defisit anggaran yang dibuka di atas 3%. “Ini yang harus dikontrol juga. Jangan sampai kebijakan utang akan menimbulkan masalah di tahun-tahun berikutnya,” ujar Misbah.

 

(Baca: Catatan Kritis atas Perppu Stabilitas Sistem Keuangan)

 

Ketiga, dengan besaran anggaran yang disediakan, Misbah melihat risiko rentan penyimpangan. Untuk itu, ia mengungatkan pemerintah untuk harus menyediakan media informasi pelaksanaan anggaran yang bisa dipantau oleh masyarakat setiap saat. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua