Jumat, 03 April 2020

Menaker: Alasan Pandemi Covid-19 Tak Gugurkan Kewajiban Pembayaran THR

 

Jika pengusaha tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Ida melanjutkan pembayaran THR dapat ditangguhkan pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. “Apabila jangka waktu penahapan atau penundaan yang disepakati telah berakhir, perusahaan belum membayar THR, maka atas dasar hasil pemeriksaan Pengawas dan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

 

Jangan manfaatkan situasi

Sekjen OPSI Timboel Siregar menilai perusahaan yang produksinya turun karena terdampak Covid-19 berpotensi mengalami kesulitan membayar THR sebagaimana ketentuan. Bagi perusahaan yang sudah menyiapkan THR bagi pekerjanya, Timboel berharap THR dibayar secara penuh. “Jangan sampai ada pengusaha yang sebenarnya mampu membayar THR, tapi memanfaatkan situasi dengan dalih kelesuan ekonomi akibat Covid-19, sehingga tidak mau membayar THR secara penuh,” ujarnya mengingatkan.

 

Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan, Timboel mengusulkan perusahaan untuk berdialog dengan serikat buruh di tempat kerja. Pengusaha dan buruh harus mencari solusi terbaik, jika ada kesepakatan layaknya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Misalnya, disepakati pembayaran 80 persen, lalu sisanya dibayar beberapa bulan ke depan.

 

Timboel menekankan pembayaran THR ini harus diawasi pemerintah melalui petugas pengawas ketenagakerjaan. Dalam kondisi normal saja, Timboel menilai masih ada perusahaan yang tidak membayar THR kepada pekerjanya. Pada masa darurat kesehatan karena Covid-19 ini petugas harus bekerja lebih keras lagi, sehingga buruh bisa mendapat haknya berupa THR.

 

Menurutnya, Posko THR yang dibentuk setiap tahun efektivitasnya perlu dipertanyakan karena lemah dalam menegakan hukum. “Kementerian Ketenagakerjaan belum punya sistem pengawasan dan penegakkan hukum yang mampu memastikan regulasi tentang THR berjalan baik. Laporan kasus sebelumnya tentang THR pun tidak jelas tindak lanjutnya sampai sekarang,” katanya.

 

Posko K3 Corona

Sebelumnya, Ida meresmikan posko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Corona yang melekat pada sistem informasi ketenagakerjaan (Sisnaker). Posko ini ditujukan sebagai sarana informasi, konsultasi, dan pengaduan persoalan K3 terkait Covid-19. Ida mengatakan posko ini sebagai upaya aktif Kementerian Ketenagakerjaan dalam perlindungan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

 

“Kami paham tidak semua pekerja dapat bekerja dari rumah. Ada juga pekerjaan yang memang harus dikerjakan dengan kehadiran pekerja di lokasi kerja. Untuk yang tetap harus masuk kerja, maka ada kewajiban perusahaan untuk memenuhi standar protokol K3 untuk mencegah corona,“ lanjut Ida.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua