Minggu, 05 April 2020

Covid-19 Ancam Perekonomian Nasional, Negara Tak dalam Keadaan Bahaya?

Sampai saat ini Pasal 12 UUD 1945 hanya diturunkan dalam Perppu Keadaan Bahaya.
Norman Edwin Elnizar
Ilustrasi pembagian masker karena penyebaran virus corona. Foto: RES

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Judul Perppu ini begitu jelas untuk mengatasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Apakah Indonesia sedang dalam keadaan bahaya seperti dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945?

“Paling mudah lihat saja pada bagian mengingat apakah merujuk Pasal 12 UUD 1945 atau tidak,” kata Fitra Arsil, Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Pasal yang ia maksud berbunyi Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Bunyi teks pasal ini masih sama dengan versi sebelum konstitusi mengalami amandemen di era reformasi. Para ahli hukum tata negara biasa menyandingkannya dengan Pasal 22 UUD 1945. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:  “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Fitra menyebut kedua pasal ini sebagai pijakan untuk mengambil langkah di kondisi darurat. Hanya saja ia menilai level darurat dari kedua pasal itu berbeda. Pendapatnya mengacu pada praktik penggunaan kedua pasal itu. “Nah hal ihwal ‘kegentingan yang memaksa’ ini tidak selalu mengenai ‘keadaan bahaya’. Memang bisa karena ada keadaan bahaya menjadi dasar ‘kegentingan yang memaksa’,” ujarnya.

Ia mencontohkan Perppu di masa Presiden SBY yang kerap kali menggunakan ukuran ‘kegentingan yang memaksa’ yang sangat subjektif Presiden.  “Persoalan mencoblos hanya boleh satu kali di surat suara saja sampai menerbitkan Perppu karena kondisinya mepet dengan waktu pemilihan umum,” katanya.

Perppu yang dimaksud adalah Perppu No.1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Perppu ini diterima parlemen dan disahkan menjadi undang-undang.

(Baca juga: Inilah Daftar Perppu di Era Presiden SBY).

Subjektivitas Presiden

Atas dasar itu Fitra menyebut ‘keadaan bahaya’ dalam pasal 12 UUD 1945 tidak identik dengan ‘kegentingan yang memaksa’ dalam pasal 22. Apalagi Mahkamah Konstitusi pernah menafsirkan lebih jauh soal kriteria ‘kegentingan yang memaksa’ tanpa menyinggung soal ‘keadaan bahaya’.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua