Sabtu, 04 April 2020

Kemenag Hanya Layani Akad Nikah untuk Pendaftaran Sebelum 1 April

Pelaksaan akad untuk pendaftaran yang dilakukan sebelum tanggal 1 April tidak akan dilayani.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi perkawinan. Foto: Istimewa

Kementerian Agama baru saja menerbitkan Surat Edaran No. P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. SE yang baru ditetapkan pada 2 April itu, sekaligus merubah SE sebelumnya (No. P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020) yang ditetapkan pada 19 Maret 2020. SE ini berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan selama masa pencegahan Covid-19.

Dalam SE Perubahan, tegas dinyatakan bahwa pendaftaran nikah memang tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id. Namun pelaksaan akad untuk pendaftaran yang dilakukan sebelum tanggal 1 April tidak akan dilayani.

Mengingat pandemic Covid-19 di Indonesia yang kian mengkhawatirkan ini, Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin mengimbau masyarakat untuk melakukan penundaan pelaksanaan akad. “Pelayanan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020”.

Adapun untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahan sebelum tanggal 1 April 2020, pelayanan akad nikah hanya bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Di luar KUA, pelaksanaan akad nikah tidak akan dilayani. Komaruddin juga menegaskan bahwa masyarakat tidak diperkenankan untuk melaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya. Sekadar informasi, ketentuan larangan untuk melaksanakan akad via daringini tidak diatur dalam SE sebelumnya. “Akad nikah baik melalui telepon, video call atau aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan,” begitu kutipan SE terbaru.

(Baca juga: Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru).

Saat dihubungi, hingga berita ini diturunkan Kamaruddin belum memberikan jawaban kepada hukumonline terkait pertimbangannya untuk tidak memperkenankan pelaksanaan proses akad via telfon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web. Sebelumnya hukumonline juga sempat menghubungi Ketua Lakpesdam NU, Rumadi, terkait keabsahan akad (ijab kabul) dalam kacamata Hukum Islam.

Ia menjelaskan, persoalan ini sebetulnya sudah sejak dulu dibahas para ulama, bahkan ketika teknologi belum mengenal adanya teleconference. Ketika itu orang baru memperdebatkan masalah ijab kabul melalui sambungan telepon, artinya yang terdengar hanyalah suara dan tak terlihat gambar atau video mempelai pria yang mengucapkan ijab qabul. “Banyak yang berpandangan ketika itu, hanya menggunakan sambungan telepon saja juga sudah bisa dianggap sebagai satu majelis,” terangnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua