Senin, 06 April 2020

Beragam Harapan terhadap Ketua MA Baru

 

Ketiga, jika syarat pertama dan kedua di atas terpenuhi, kata Lutfi, yang akan tercipta adalah Justice Machinery System yakni sistem pendistribusian keadilan yang berjalan secara otomatis. Inilah cara mendistribusikan pelayanan guna menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan sesuai mandat konstitusi Pasal 28 UUD 1945.

 

Keempat, M Syarifuddin harus sanggup menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga negara lain dengan tetap menjaga marwah dan independensinya sebagai lembaga utama tempat berlindung para pencari keadilan (justice seeker). Pada titik inilah faktor kepemimpinan (leadership) menjadi sangat penting.

 

Kelima, M. Syarifuddin perlu melanjutkan kebijakan pendahulunya Ketua MA M. Hatta Ali terkait Organisasi Advokat. Bagaimanapun Organisasi Advokat adalah salah satu pilar penegakan hukum di dunia peradilan. Dalam Refleksi Akhir Tahun 2019, Ketua MA Hatta Ali menyatakan bahwa MA tidak akan terlibat dan tidak akan berpihak kepada organisasi advokat yang ada. Ia tak akan intervensi soal kisruh wadah tunggal organisasi advokat, biarlah pasar dan masyarakat pencari keadilan yang menentukan.

 

Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini menilai kebijakan Hatta Ali sudah tepat dan sudah sejalan dengan mandat konstitusi, UUD 1945. Yang perlu dibenahi adalah bagaimana agar dibuat limited threshold of lawyers association, seperti parliamentary threshold dalam partai politik. “Organisasi Advokat yang tidak memenuhi threshold dan beberapa kualifikasi lain, maka harus didiskualifikasi. Sejarah telah membuktikan upaya hanya membentuk single bar telah banyak menguras energi dan telah gagal,” tutupnya.

 

Sementara itu, berdasarkan pengamatan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) situasi peradilan di bawah kepemimpinan Ketua MA M. Hatta Ali masih meninggalkan pekerjaan rumah cukup besar bagi penerusnya (M. Syarifuddin, red). Seperti, masih terjadi pungutan liar (pungli) di pengadilan. Satu contoh, pada 2019 Tim Saber Pungli Bawas berhasil melakukan operasi tangkap tangan oknum di PN Jepara dan Panitera Muda Perdana di PN Wonosobo.

 

Selain itu, masih ada pejabat pengadian yang tertangkap tangan menerima suap selama masa kepemimpinan Hatta Ali. Diantaranya OTT beberapa hakim yaitu Hakim PN Balikpapan (2019); Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan (2018); Hakim PN Tangerang (2018); Panitera Pengganti PN Tangerang (2018); Ketua PT Manado (2017); Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bengkulu (2017); Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu (2017); dan Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan (2017).

 

Koalisi juga menilai masih belum efektifnya pengawasan internal MA. Meski MA telah meluncurkan aplikasi SIWAS yang mampu menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara online secara besar-besaran pada September 2016, kenyataannya aplikasi ini jauh dari efektif seperti telah dicoba oleh Koalisi dalam beberapa kesempatan. Proses penanganan pengaduan oleh Bawas MA masih tidak transparan dan belum mampu menghadirkan penyelesaian tuntas yang diharapkan Pelapor.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua