Senin, 06 April 2020

Beragam Harapan terhadap Ketua MA Baru

 

“Kedua fakta itu, Koalisi berkesimpulan sistem pengawasan internal MA masih belum memadai dan efektif mendukung pengadilan yang kompeten dan profesional,” ujar salah satu anggota KPP, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah  Baca Juga: Tantangan Berat Menanti Ketua MA Baru

 

Koalisi juga mencermati reformasi dan kebijakan MA seringkali masih bersifat “Merdeka Utara sentris” yang belum menempatkan prioritas kebutuhan jabatan hakim atau pelaksanaan fungsi pengadilan sebagai skala prioritas. Reformasi hanya fokus pada kelembagaan, bukan kepada hakim atau fungsi pengadilan yang utama.

 

“Hingga saat ini MA belum mampu menyatakan memadai/tidak memadainya kondisi rumah, kendaraan dinas jabatan hakim, atau kecukupan fasilitas mobil dinas pengadilan, tapi MA sanggup membangun Tower Megah 12 lantai dan menyelenggarakan peluncuran laporan tahunan yang megah dan besar-besaran setiap tahunnya,” kritiknya.  

 

Untuk itu, Koalisi berharap ketua MA baru memiliki berintegritas yang patut menjadi suri tauladan seluruh warga pengadilan yang ditunjukkan dengan gaya hidup dan profil kekayaan yang sesuai sumber penghasilan dan norma-norma jabatan hakim. Selain itu, ketua MA baru mampu mengenali dan menempatkan kebutuhan jabatan hakim dan fungsi pelayanan publik/penanganan perkara di pengadilan sebagai prioritas utama dalam proses pembaruan peradilan.

 

Ketua MA baru juga mesti terbuka dan bersedia membangun hubungan baik dengan lembaga negara lain, terutama Komisi Yudisial untuk saling melengkapi dalam upaya mewujudkan peradilan independen dan kompeten bagi rakyat Indonesia. Tak hanya itu, ketua MA baru mampu memproyeksikan fungsi MA sebagai pengadilan kasasi dan pembentuk kesatuan hukum secara operasional dan institusional lewat kebijakan-kebijakan dalam penanganan perkara di MA.

 

Menaruh perhatian atas perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam proses peradilan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. “Berwibawa yang tidak ragu menggunakan kewenangannya sebagai penyeimbang sekaligus pelindung hak-hak warga negara termasuk ketika harus berhadapan dengan lembaga negara lain,” harapnya. 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua